Menkeu Purbaya Ingin Pangkas Anggaran MBG, Kena Sentil Luhur Binsar, Beda Pandangan: Jauh Membaik

Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritas, namun harus memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran setiap rupiah yang digelontorkan.

“Kita tetap mendukung program MBG karena ini program strategis nasional, tapi kita juga harus realistis. Kalau sampai akhir Oktober masih banyak dana yang tidak terserap, itu artinya ada inefisiensi,” jelas Purbaya.

Purbaya menambahkan, evaluasi penyerapan anggaran akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap lembaga pelaksana, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasil evaluasi akan menjadi dasar keputusan akhir Kemenkeu pada awal November 2025.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini juga menjabat sebagai Ketua DEN sekaligus Koordinator Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, menilai situasi di lapangan tidak seburuk yang diperkirakan.

Ia menyebut bahwa berdasarkan hasil tinjauannya, serapan anggaran MBG mengalami peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang terlihat jauh membaik. Jadi Menkeu tidak perlu mengambil dana yang belum terserap,” kata Luhut, usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
 
Program Strategis di Bawah Sorotan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan pada pertengahan 2024.

Program ini bertujuan memberikan asupan gizi yang memadai kepada anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Dengan total anggaran mencapai Rp 75 triliun pada tahun anggaran 2025, MBG diharapkan dapat menekan angka stunting nasional, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Namun, dalam praktiknya, penyerapan anggaran MBG sempat terhambat oleh sejumlah faktor administratif dan logistik, seperti keterlambatan proses verifikasi penerima manfaat, keterbatasan infrastruktur distribusi, dan perbedaan data antara kementerian terkait.

“Kami akui memang di awal pelaksanaan ada kendala koordinasi. Tapi sejak Agustus, kami sudah melakukan perbaikan sistem pendataan, terutama melalui digitalisasi distribusi bahan pangan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi terpisah.

Dadan menyebutkan, hingga akhir September 2025, tingkat serapan anggaran MBG telah mencapai 63 persen, meningkat dari posisi 42 persen pada akhir Agustus.

Ia optimistis target 90 persen serapan hingga akhir tahun dapat dicapai bila proses distribusi terus berjalan lancar.

Luhut dalam rapat bersama BGN menegaskan bahwa dana MBG tidak hanya sekadar belanja sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi mikro.