Pemkab Klaten Siap Tindaklanjuti Masukan Fraksi DPRD dalam Penyusunan RAPBD 2026

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memastikan seluruh masukan dan aspirasi dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. 

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten, Selasa (7/10/2025).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan dan pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto saat membacakan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Klaten dalam Rapat Paripurna, Selasa (7/10/2025), di Gedung DPRD Klaten.

“Selanjutnya perkenankan saya sampaikan penjelasan sebagai berikut,” ujar Wabup Benny di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, serta pimpinan OPD.

Beberapa poin penting yang disampaikan di antaranya sebagai berikut:

Baca juga: Wabup Klaten Sampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Soal RAPBD 2026

Terkait pandangan umum Fraksi PKB, Pemkab Klaten terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pendataan objek pajak baru, peningkatan pengawasan, serta kerja sama lintas instansi.

Menjawab pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan, Pemkab menargetkan PAD 2026 sebesar Rp553,42 miliar atau 20 persen dari total pendapatan daerah. Langkah konkret yang dilakukan yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pembinaan BUMD.

Selain itu, Pemkab Klaten menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal.

“Pemerataan akses pendidikan tidak terbatas pada alokasi anggaran, namun lebih pada pemberian kesempatan yang sama antara sekolah negeri maupun sekolah swasta,” ujar Wabup. 

Sedangkan jawaban untuk padangan umum Fraksi Demokrat Nasional, Pemerintah sepakat untuk terus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.

Benny juga menyampaikan, seluruh kegiatan seremonial akan dilaksanakan secara sederhana dan berorientasi pada hasil agar anggaran dapat diprioritaskan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Apabila ada hal-hal yang belum terjawab akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat pembahasan tahap berikutnya,” pungkasnya. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)