Menkeu Purbaya Ingin Pangkas Anggaran MBG, Kena Sentil Luhur Binsar, Beda Pandangan: Jauh Membaik

Ia menilai, setiap rupiah yang disalurkan melalui program MBG memiliki multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat.

“Dana MBG ini bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk bahan pangan bergizi bisa menghidupkan rantai pasok dari petani, nelayan, hingga pedagang kecil,” ujar Luhut.

Ia mencontohkan, pembelian telur ayam dan sayuran lokal untuk kebutuhan MBG telah membantu meningkatkan omzet petani dan peternak di sejumlah daerah.

Bahkan, di beberapa kabupaten, program ini menciptakan lapangan kerja baru melalui koperasi penyedia bahan pangan sekolah.

Meski begitu, Luhut mengakui pentingnya disiplin anggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

Ia meminta agar komunikasi lintas lembaga diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat berdampak pada kelancaran program sosial nasional.

“Kita perlu saling mengingatkan, tapi jangan sampai menimbulkan kesan tarik menarik kepentingan. Tujuan kita sama: memperkuat ekonomi rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Beri Pesan Menohok ke Dirjen Bea Cukai, Soroti Pelaku Impor Ilegal: Jangan Main-main!

BGN Klaim Penyaluran Sudah Merata

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa lembaganya telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, termasuk memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan platform digital untuk transparansi penyaluran.

Dadan menyebut, sejak September 2025, BGN menerapkan sistem E-MBG Tracker, platform digital yang memungkinkan setiap kepala sekolah dan petugas gizi daerah memantau status distribusi bahan pangan secara real-time.

“Sekarang kepala sekolah bisa tahu kapan bahan pangan dikirim, berapa banyak yang diterima, dan dari mana asalnya. Ini bentuk transparansi agar tidak ada kebocoran,” ungkap Dadan.

Ia menambahkan, 85 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau distribusi bahan pangan MBG, dengan prioritas pada daerah-daerah rawan gizi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Kalimantan.

Meski demikian, ia tak menampik masih ada sejumlah kendala di lapangan seperti keterlambatan pengiriman logistik di wilayah kepulauan serta tantangan dalam menjaga kualitas bahan pangan segar.

“Masalah-masalah seperti itu sedang kami tangani. Intinya, kami ingin memastikan setiap anak mendapat makanan bergizi sesuai standar WHO,” katanya.
 
Antara Target Gizi dan Tantangan Implementasi

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal digadang sebagai fondasi percepatan perbaikan gizi nasional.