Menkeu Purbaya Ingin Pangkas Anggaran MBG, Kena Sentil Luhur Binsar, Beda Pandangan: Jauh Membaik

Pemerintah menargetkan pada 2026 angka stunting turun hingga 11 persen, lebih rendah dari target 14 persen pada 2024.

Namun, sejumlah pengamat gizi masyarakat mengingatkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas menu, ketepatan sasaran, dan pengawasan lapangan.

Prof. Dr. Rini Widjayanti, ahli gizi dari IPB University, menilai bahwa pelaksanaan MBG harus berfokus pada pola makan seimbang dan keberlanjutan pasokan pangan lokal.

“Kalau dana besar tapi makanannya tidak memenuhi kebutuhan gizi mikro anak-anak, dampaknya kecil. MBG harus menjadi gerakan budaya makan sehat, bukan hanya proyek distribusi makanan,” katanya.

Rini juga menyarankan agar evaluasi dilakukan dengan pendekatan multi-level bukan hanya pada tingkat kementerian, tetapi hingga sekolah dan keluarga penerima manfaat.

Menanti Keputusan Akhir di Akhir Oktober

Dengan tenggat waktu hingga 31 Oktober 2025, publik kini menanti hasil evaluasi Kemenkeu terhadap serapan program MBG.

Bila serapan mencapai target minimal 80 persen, kemungkinan besar dana MBG tidak akan dipangkas.

Namun bila tidak, Menkeu Purbaya menegaskan siap melakukan realokasi anggaran untuk program lain yang lebih siap dijalankan, seperti subsidi pangan daerah atau bantuan langsung tunai (BLT) gizi.

“Kita tidak ingin uang rakyat menganggur. Kalau BGN sudah optimal, kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita realokasikan untuk yang bisa cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Purbaya menutup pernyataannya.
 
Perdebatan antara Menkeu Purbaya dan Ketua DEN Luhut menggambarkan dinamika kebijakan fiskal dan sosial di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menekankan disiplin, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Program Makan Bergizi Gratis, meski masih dalam tahap penyempurnaan, tetap menjadi simbol komitmen pemerintah untuk menyehatkan generasi bangsa.

Dengan waktu kurang dari satu bulan sebelum evaluasi akhir, sorotan publik akan terus tertuju pada seberapa efektif BGN dan Kementerian Keuangan dapat menyinergikan langkah antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan sosial.

(TribunNewsmaker/Bangkapos)