Menkeu Purbaya Potong Dana TKD, 5 Gubernur Bereaksi, Sherly Tjoanda Keluhkan, Pramono Anung Pasrah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang cukup mengundang perhatian publik dan para kepala daerah, yakni kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Kebijakan ini rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 dan sontak menimbulkan respons keras dari sejumlah pemerintah daerah.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 18 gubernur menyatakan keberatan mereka atas kebijakan tersebut.

Sebagai respons, pertemuan penting pun digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Dalam forum yang berlangsung tertutup tersebut, para gubernur menyampaikan langsung aspirasi dan keluhan mereka kepada Menkeu Purbaya.

Usai pertemuan, Purbaya tidak menampik bahwa kekhawatiran para kepala daerah memang beralasan.

Baca juga: Gaya Bicara & Gebrakan Menkeu Purbaya Dikritik, Mahfud MD Malah Beri Pujian: Mampu Memecah Kebekuan

Ia mengakui bahwa besaran pemotongan TKD yang direncanakan tahun depan memang cukup signifikan.

Meski demikian, Purbaya belum dapat memenuhi permintaan para gubernur yang ingin agar pemotongan tersebut dibatalkan sepenuhnya.

Menurut Purbaya, keputusan untuk memotong TKD bukanlah sesuatu yang diambil secara gegabah.

Ia menjelaskan bahwa kondisi perekonomian nasional dalam sembilan bulan terakhir mengalami perlambatan, yang secara langsung berdampak terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau dia (para gubernur) minta semuanya (TKD) ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan hitung kemampuan APBN seperti apa," ujar Purbaya kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi membuat ruang fiskal menjadi terbatas.

Kinerja ekonomi yang tidak stabil, naik turun namun cenderung melemah, menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan ini.

"Apalagi ini sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, naik turun tapi cenderung turun terus. Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," tuturnya lebih lanjut.

Meskipun demikian, Menkeu tetap membuka peluang untuk menyesuaikan kembali besaran TKD apabila kondisi ekonomi nasional membaik di masa mendatang.