Menkeu Purbaya Potong Dana TKD, 5 Gubernur Bereaksi, Sherly Tjoanda Keluhkan, Pramono Anung Pasrah

Ia pun memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat siap menambah kembali dana transfer jika pendapatan negara kembali meningkat.

Di sisi lain, Purbaya juga memberikan catatan penting kepada para kepala daerah terkait pengelolaan dana yang telah diberikan.

Ia mengimbau agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas belanja dan efisiensi anggaran.

Purbaya menyinggung adanya persepsi negatif dari pemerintah pusat terhadap kinerja anggaran di sejumlah daerah.

Ia menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memperbaiki citra tersebut demi mendorong kembali semangat desentralisasi fiskal.

"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," ucapnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Dengan perbaikan tata kelola keuangan di tingkat daerah, diharapkan relasi fiskal antara pusat dan daerah bisa kembali harmonis, serta semangat otonomi daerah bisa terus dijaga.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ingin Pangkas Anggaran MBG, Kena Sentil Luhur Binsar, Beda Pandangan: Jauh Membaik

Lalu bagaimana respons dari para gubernur tersebut? Berikut ulasannya

Gubernur Aceh Tolak TKD Dipotong, Jadi Beban

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menolak kebijakan Purbaya memotong TKD. Dia menilai pemotongan tersebut bakal menimbulkan beban di daerah.

Dikutip dari laman Pemprov Aceh, TKD Aceh mengalami pemotongan hingga 25 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, Muzakir juga mengungkapkan pemotongan TKD berdampak pada stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar sosok yang akrab disapa Mualem tersebut.

Dia meminta agar kebijakan dari pemerintah pusat seharusnya berdampak positif bagi daerah. Namun menurutnya, kebijakan pemotongan TKD berdampak sebaliknya.