Industri Sawit Melimpah, Pengangguran di Sumut Justru Naik 0,38 Persen Era Prabowo, Ini Penyebabnya

Ringkasan Berita:

• Pengangguran di Sumatera Utara (Sumut) meningkat 0,38 persen dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
• Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Benjamin Gunawan, memberikan sejumlah catatan terkait pengangguran dan lapangan kerja di Sumatera Utara (Sumut) selama setahun pemerintahan Prabowo Subianto.
• Benjamin mengungkapkan salah satu indikator pengangguran yakni terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo-Gibran kepada pemerintah daerah.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tingkat pengangguran di Sumatera Utara (Sumut) meningkat 0,38 persen dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan ini memicu sorotan para pakar ekonomi yang menilai ada masalah serius dalam sektor ketenagakerjaan daerah.

Apa saja faktor penyebabnya hingga angka pengangguran justru naik di tengah janji pemerataan ekonomi nasional?

Baca juga: Reaksi Mengejutkan Prabowo saat Menkeu Purbaya Telat Datang di Acara Penyerahan Barang Bukti Korupsi

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Benjamin Gunawan, memberikan sejumlah catatan terkait pengangguran dan lapangan kerja di Sumatera Utara (Sumut) selama setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 0,38 persen pada Februari 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Sumut belum sepenuhnya mampu mengimbangi penambahan jumlah angkatan kerja yang ada.

"Terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 0,38 persen di Februari 2025 dalam setahun. Yang berarti bahwa serapan tenaga kerja di Sumut belum sepenuhnya mampu mengimbangi penambahan jumlah angkatan kerja dalam setahun terakhir," ujar Benjamin saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Pemangkasan TKD Jadi Alasan

Benjamin mengungkapkan salah satu indikator pengangguran yakni terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo-Gibran kepada pemerintah daerah.

"Efisiensi anggaran tentunya berlangsung hingga saat ini yang membuat kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja menghadapi tantangan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa baru-baru ini, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) Pemprov Sumut senilai Rp 1,1 triliun.

Menurutnya, kebijakan ini dikhawatirkan akan kembali melemahkan serapan tenaga kerja.

"Tentunya dengan serapan belanja pemerintah daerah yang berkurang, upaya menekan jumlah angka pengangguran menjadi lebih sulit. Dan saya rasa, kalau dibarengi dengan upaya untuk penyerapan anggaran dari kementerian untuk pembangunan fisik di Sumut, juga tidak bisa diandalkan untuk menekan angka pengangguran ke depannya," ujarnya.

Sumut Andalkan Sawit

Dari sisi potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Benjamin mengungkapkan bahwa Sumut banyak mengandalkan industri sawit.