Dicintai Rakyat, Menkeu Purbaya Malah Dijauhi Para Menteri? 2 Momen jadi Bukti, Dicueki & Ditinggal

Ia memberikan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi BGN untuk menyerap anggaran jumbo senilai Rp71 triliun dalam APBN 2025. Jika tidak digunakan secara maksimal, maka anggaran tersebut akan ditarik kembali.

Tak berhenti di situ, Purbaya juga membuat kepala daerah di seluruh Indonesia merasa tidak nyaman dengan kebijakannya memotong Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia beralasan bahwa kondisi fiskal negara sedang tidak dalam keadaan baik.

Meski banyak gubernur yang menyampaikan protes langsung ke Jakarta, Purbaya hanya berjanji bahwa alokasi DBH bisa ditambah tahun depan jika keadaan membaik.

Sikap tegas Purbaya tak hanya dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal.

Di internal Kementerian Keuangan, ia juga menaruh perhatian khusus pada kinerja dua direktorat besar: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Pengawasannya yang ketat terhadap dua institusi ini menjadi perhatian publik dan menuai apresiasi, termasuk dari pakar hukum tata negara Mahfud MD.

Salah satu keputusan penting yang membuat Mahfud MD angkat topi adalah penolakan Purbaya terhadap rencana pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menggunakan dana APBN.

“Ia menolak utang senilai Rp116 triliun itu dibebankan pada APBN,” kata Mahfud, mengapresiasi sikap Purbaya yang dinilai berpihak pada kepentingan fiskal negara.

Gaya komunikasinya yang lugas dan apa adanya bahkan membuat Purbaya dijuluki sebagai “kementerian koboi”.

Julukan ini mencerminkan caranya yang blak-blakan dalam menyampaikan pendapat, jauh dari kesan diplomatis yang biasanya melekat pada pejabat tinggi negara.

Menteri Kinerja Terbaik

Di sisi lain, nyatanya, Menkeu Purbaya disenangi masyarakat.

Setidaknya hal itu terlihat dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Selasa (21/10/2025).

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja Purbaya menempati posisi tertinggi meskipun ia merupakan menteri baru di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.