RAPBD Klaten 2026 Disetujui: DPRD Tegaskan Pentingnya Sinkron dengan 10 Program Prioritas Bupati

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun 2026 resmi disetujui DPRD dalam rapat paripurna yang digelar Senin (17/11/2025) malam. 

Persetujuan itu menegaskan pentingnya penyelarasan antara kebijakan anggaran dan program prioritas Bupati Klaten untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor pada tahun 2026.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, didampingi tiga wakil ketua. Hadir pula Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, unsur Forkopimda, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain RAPBD, dua Raperda lain turut disahkan yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

Namun, RAPBD menjadi perhatian utama karena akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2026.

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menegaskan RAPBD 2026 memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah agar selaras dengan visi bupati.

“RPBD yang jelas kami harapkan untuk mendukung prioritas bupati, yang 10 program yang disampaikan Bupati,” ujar Edy.

Ia menjelaskan penyusunan anggaran tahun depan harus memperhatikan kebutuhan pembangunan yang mendesak, sekaligus memastikan efisiensi penggunaan anggaran. 

Menurutnya, DPRD ingin memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, hingga pengembangan sektor ekonomi.

Di sisi lain, persetujuan RAPBD 2026 juga tidak terlepas dari upaya mengoptimalkan pendapatan daerah. 

Baca juga: 6 Desa di Klaten Berpredikat Desa Anti Korupsi 2025, Bupati Hamenang: Wujudkan Tata Kelola Bersih

Hal tersebut berkaitan erat dengan berlakunya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang turut dibahas dalam paripurna. 

Edy menyampaikan optimalisasi pendapatan menjadi kebutuhan mendasar agar pembiayaan pembangunan berjalan efektif.

“PDRD itu ya yang jelas untuk optimalisasi, pendapatan di Kabupaten Klaten. Namun pada prinsipnya, tidak membebani rakyat kecil,” tegasnya.

Edy menyebutkan sejumlah potensi pendapatan daerah yang perlu ditertibkan dan diperkuat, seperti pajak restoran, perusahaan, dan usaha lain. 

Ia menambahkan sektor reklame dan videotron merupakan potensi besar yang belum tergarap maksimal.