Sosok Victor Hartono Bos Djarum Dicekal Ke Luar Negeri, Powernya Kuat, Menkeu Purbaya Lepas Tangan

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal pencekalan lima orang termasuk mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum, Victor Rachmat Hartono.
• Mereka dicekal bepergian ke luar negeri oleh Dirjen Imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung.
• Victor Rachmat Hartono B.Sc., M.B.A. (lahir 11 Februari 1972) adalah Direktur Utama PT Djarum, sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia yang juga memiliki diversifikasi bisnis ke berbagai sektor lainnya, termasuk perbankan dan teknologi. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama bos Djarum, Victor Rachmat Hartono, mendadak jadi sorotan usai kabar pencekalan ke luar negeri mencuat.

Isu ini menyeret sejumlah pejabat hingga membuat Menkeu Purbaya disebut enggan ikut campur.

Pengaruh besar Victor Rachmat Hartono di dunia bisnis pun kembali jadi perbincangan publik.

Baca juga: Sosok Iwan, Terduga Pelaku Pembunuh Sadis Sayidatul Fitriyah Guru di OKU, Ternyata Tetangga Korban

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal pencekalan lima orang termasuk mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum, Victor Rachmat Hartono.

Mereka dicekal bepergian ke luar negeri oleh Dirjen Imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung.

Kelimanya diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 

Selengkapnya, lima orang yang dicekal dalam perkara tersebut sebagai berikut.

1. Dirut PT Djarum Victor Rachmat Hartono

2. Ken Dwijugiasteadi, mantan Dirjen Pajak

3. Karl Layman selaku pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak

4. Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak

5. Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang

Melansir Kompas Tv, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan pencekalan tersebut.

“Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ujar Anang pada Kamis (20/11/2025). 

Anang menjelaskan pencegahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa upaya memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan atau wajib pajak tahun 2016–2020. 

“Dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak pada tahun 2016 sampai 2020 yang diduga dilakukan oknum atau pegawai pajak,” kata Anang.