Bahas RKPD 2027, DPRD Sukoharjo Soroti Potensi Pajak Daerah

TRIBUNNEWSMAKER.COM, SUKOHARJO - Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, menghadiri pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum perangkat daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sukoharjo tahun 2027. 

Kegiatan yang digelar oleh Sekretariat Daerah (Setda) tersebut berlangsung di Menara Wijaya, Rabu (18/2/2026).

Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, di mana seluruh OPD diminta menyelaraskan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. 

Kehadiran pimpinan DPRD dalam forum tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun prioritas pembangunan daerah ke depan.

Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto menekankan kebijakan prioritas daerah harus tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

 Menurutnya, konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi program menjadi kunci agar pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menyusul pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah kabupaten untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Kebijakan prioritas harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Di sisi lain, kita juga harus realistis melihat kondisi fiskal. Pengurangan TKD tentu berdampak, sehingga perlu langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Nurjayanto mendorong jajaran eksekutif agar memaksimalkan sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber utama peningkatan PAD. 

Ia menilai masih terdapat ruang yang bisa dioptimalkan, khususnya pada pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Potensi sektor pajak daerah bisa dioptimalkan. Sebagai contoh pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Saat pembelian tanah, mengapa PBB dan BPHTB tidak digabung. Sertifikat tanah tercatat pemilik baru namun pajaknya masih tercatat pemilik lama. Ini bisa dioptimalkan sebagai sumber pendapatan pajak daerah,” lanjutnya.

Baca juga: Dana Desa Dipangkas untuk KDMP, Ketua DPRD Sukoharjo Dorong Optimalisasi PAD

Selain mendorong peningkatan pendapatan, ia menegaskan  kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2027. 

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh terdampak secara signifikan meskipun terjadi rasionalisasi anggaran.

“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Apa pun kondisi anggaran, dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Melalui forum perangkat daerah tersebut, DPRD berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat disusun secara realistis, adaptif terhadap tantangan fiskal, serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. (TribunSolo.com, Anang Ma'ruf)