5 Pelanggaran Herly Sekdis Koperasi, Main HP hingga Kekerasan ke Bawahan, Dicopot Bobby Nasution

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pencopotan Herly Puji Mentari Latuperissa dari jabatan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara ternyata bukan semata-mata karena alasan main handphone (HP) saat jam kerja.

Fakta di balik keputusan tersebut mengungkap adanya sejumlah pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Herly.

Herly Puji Mentari Latuperissa, yang akrab disapa Puji, ternyata telah melakukan lima pelanggaran berbeda yang terangkum secara resmi dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/653/KPTS/2025.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pada tanggal 10 September 2025.

Keputusan ini jelas menunjukkan bahwa tindakan yang diambil tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan bukti dan pertimbangan mendalam.

Baca juga: Profil dan Biodata Bobby Nasution, Menantu Jokowi yang Kini Jadi Gubernur Sumut, Kariernya Gemilang

Lima Pelanggaran yang Membuat Gubernur Bobby Nasution Geram

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Puji tidak hanya sebatas ketidakhadiran atau bermain ponsel, namun juga mencakup tindakan yang sangat merugikan integritas birokrasi dan etika kerja di lingkungan pemerintahan.

Beberapa di antaranya bahkan tergolong pelanggaran serius, seperti tindak kekerasan.

Salah satu pelanggaran yang mencuat dan sempat menjadi sorotan adalah saat Puji ketahuan bermain ponsel ketika Gubernur Bobby Nasution sedang memberikan arahan penting.

Perilaku ini jelas menunjukkan sikap kurang hormat dan tidak profesional, terlebih di saat pemimpin sedang menyampaikan instruksi yang harus diikuti oleh seluruh jajaran.

Tak hanya itu, Puji juga didapati mewajibkan tamu yang hadir di acara ulang tahunnya untuk membawa kado.

Praktik ini dianggap sebagai bentuk gratifikasi yang melanggar aturan.

Kepala Inspektorat Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menjelaskan hal ini saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/9/2025), dengan mengatakan, "Dia ulang tahun, setiap orang wajib bawa kado, itu kan gratifikasi."

Selain itu, terdapat pelanggaran lain yang berkaitan dengan proses seleksi jabatan.

Puji diketahui mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kota Medan tanpa mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya.

Hal ini melanggar etika birokrasi karena pegawai yang ingin mengikuti seleksi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Sulaiman menegaskan, "Dia ikut lelang tanpa izin, itu kan enggak boleh. Pegawai ikut lelang tanpa izin (atasannya), itu etika birokrasi."

Puji juga memerintahkan tenaga outsourcing untuk membersihkan rumah pribadinya di luar jam kerja tanpa upah.

Selain itu, dia juga melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada bawahan.

Herly Puji Mentari Latuperissa Akui Perbuatannya

Sulaiman mengatakan, saat proses pemeriksaan, Puji sudah mengakui perbuatannya.

Dia juga menyatakan bahwa sanksi disiplin tersebut sudah sesuai dengan regulasi.

"Penjatuhan hukuman disiplin ini, semuanya sudah sesuai aturan, enggak berani kami mengambil keputusan tanpa dasar, dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sudah diakui (Puji kesalahannya)," tutur Sulaiman.

Baca juga: Hasil Survei 4 Gubernur Kinerja Buruk 2025, Bobby Nasution Teratas, Disusul Khofifah & Ahmad Luthfi

Profil Singkat Herly Puji Mentari Latuperissa 

Herly Puji Mentari Latuperissa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara. 

Namanya menjadi sorotan publik setelah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, pada 10 September 2025 karena sejumlah pelanggaran disiplin yang dinilai berat2.

Nama: Herly Puji Mentari Latuperissa

Jabatan Terakhir: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumut

Status Terkini: Dipindahkan menjadi staf biasa di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Ketenagakerjaan Sumut

Pelanggaran yang Terungkap:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov Sumut, Herly terbukti melakukan lima pelanggaran utama:

Main HP saat pengarahan gubernur – dianggap tidak menunjukkan integritas dan keteladanan

Meminta kado saat ulang tahun – mewajibkan tamu membawa hadiah, dikategorikan sebagai gratifikasi

Mengikuti seleksi jabatan tanpa izin – melanggar etika birokrasi ASN

Memerintahkan tenaga outsourcing membersihkan rumah pribadi – dilakukan di luar jam kerja dan tanpa upah

Kekerasan verbal dan fisik terhadap bawahan – memperburuk citra sebagai pejabat publik

(TribunNewsmaker/Tribunnews)