Menkeu Purbaya Lawan Luhut, Tegas Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap, Didukung Mahfud: Rasional

Menkeu Purbaya Lawan Luhut, Tegas Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap, Didukung Mahfud: Rasional

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Eks Menko Polhukam sekaligus profesor hukum tata negara, Mahfud MD, memuji langkah berani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola keuangan negara.

Mahfud menilai, Purbaya menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menjaga disiplin anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menyoroti bagaimana Purbaya secara ketat mengawasi penyerapan dana, termasuk terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya yang bergelar doktor ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat, dengan tegas menyatakan akan menarik kembali anggaran besar yang tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025.

Langkah tegas itu sempat menuai reaksi dari Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Luhut meminta agar Purbaya tidak terlalu terburu-buru menenggat BGN dengan ancaman penarikan anggaran.

Namun Purbaya bergeming dan tetap pada pendiriannya untuk menerapkan disiplin anggaran yang ketat.

Kebijakan keras itu justru mendapat dukungan penuh dari Mahfud MD.

Menurut Mahfud, sikap Purbaya menunjukkan integritas dan keberanian dalam menjaga uang rakyat.

Baca juga: Gebrakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Usul Presiden Tak Pusing Cari Pengganti Wamenkeu: Irit Gaji!

“Luhut itu terbuka kalau dilawan gitu dan rasional. Kan dulu sering kan kita ketemu Pak Luhut, ‘Pak jangan begitu, iya sudah kalau Pak Mahfud bilang gitu ya gitu.’ gitu kan artinya dia mau mendengar,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube-nya, @MahfudMD, Selasa (7/10/2025).

Mahfud menambahkan bahwa permintaan Luhut sebetulnya bukanlah perintah mutlak yang tidak bisa dibantah.

Menurutnya, Luhut justru dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap argumentasi logis.

Ia yakin jika Purbaya mampu menjelaskan alasan kebijakannya secara rasional, maka Luhut pun akan memahami keputusan tersebut.

“Kalau Pak Luhut tuh tidak pada harga mati gitu,” tutur Mahfud menegaskan.

“Dilawan oleh Pak Luhut tidak apa-apa, dijelaskan aja,” tambahnya menutup pernyataan.

Purbaya Lawan Luhut

Menkeu Purbaya menyatakan akan tetap memotong anggaran MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

Hal ini disampaikan Purbaya merespons pernyataan Luhut yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

 "Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga," kata Purbaya di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, Purbaya berpandangan bahwa Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah baik sehingga meminta agar anggaran itu tidak ditarik.

"Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua," ujar Purbaya.

Purbaya akan mengalihkan anggaran yang tak terserap BGN ke bantuan pangan beras 10 kilogram.

Baca juga: Gebrakan Mengejutkan Menkeu Purbaya, Pecat 26 Pegawai Pajak Usai 1 Bulan Memimpin: Mulai Pembersihan

Luhut Minta Purbaya Tak tarik Anggaran MBG

Sebelumnya, Luhut sebagai Kepala DEN, meminta Menkeu Purbaya tak menarik anggaran BGN karena penyerapanya akan membaik sampai akhir tahun.

"Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut dalam konferensi pers bersama BGN di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan sudah meminta BGN mempercepat penggunaan dana yang ada agar program berjalan lebih cepat.

 Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan anggaran untuk mendorong ekonomi di daerah.

"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan per Jumat (3/10/2025), realisasi anggaran lembaganya mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total pagu tahun ini.

Untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), realisasinya Rp 18,63 triliun atau 37 persen dari target penerima manfaat selama sembilan bulan. 

Terima Suap, 26 Pegawai Pajak Dipecat Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas mengungkapkan alasan di balik pemecatan 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sebulan setelah dirinya memimpin Kementerian Keuangan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan besar-besaran yang tengah dilakukan di institusi tersebut guna memperkuat integritas dan profesionalisme di lingkungan perpajakan.

Purbaya menjelaskan bahwa pembersihan ini memang sengaja dilakukan untuk menyingkirkan oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan dan justru terlibat dalam tindakan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

“Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat,” ungkap Purbaya, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik suap di tubuh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemecatan tersebut menjadi sebuah sinyal keras bagi seluruh pegawai pajak lainnya agar tidak lagi coba-coba terlibat dalam perilaku koruptif ataupun penyalahgunaan jabatan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Potong Dana TKD, 5 Gubernur Bereaksi, Sherly Tjoanda Keluhkan, Pramono Anung Pasrah

Purbaya menambahkan, “Ya biar saja (pegawai DJP dipecat), kita lakukan pembersihan di situ. Message-nya adalah ke teman-teman Pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi!”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Kementerian Keuangan siap mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Sebelumnya, sebanyak 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak resmi dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, ada pula 13 pegawai lain yang masih dalam proses investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah mereka juga terlibat dalam praktik tidak etis tersebut.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pemecatan karyawan itu tidak lain karena mereka melanggar dan demi mengembalikan kepercayaan publik.

"Dengan sangat menyesal, kami telah memberhentikan 26 karyawan. Hari ini, ada tambahan 13 kasus yang sedang saya tangani,” ujar Bimo dalam acara peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10/2025).

Bimo menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan tanpa pandang bulu.

Ia berkomitmen untuk memecat siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan, sekecil apa pun nilainya.

“Seratus rupiah saja jika ada fraud, saya akan pecat. Handphone saya terbuka untuk para whistleblower dari Bapak dan Ibu sekalian, dan saya jamin keamanannya,” tegasnya.

Menurut Bimo, langkah bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan wajib pajak.

Memasuki bulan keempat saya menjabat, saya ingin menegaskan bahwa kami terus berbenah, memperbaiki diri, dan membersihkan institusi ini,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik adalah modal sosial paling penting dalam sistem perpajakan modern.

Tanpa kepercayaan, kepatuhan sukarela sulit tercapai. 

Tanpa kepatuhan sukarela, efektivitas negara dalam mengumpulkan penerimaan akan menurun.

Untuk itu, Bimo berharap langkah-langkah pembenahan internal dapat meyakinkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban wajib pajak benar-benar dijamin, sebagaimana tertuang dalam Piagam Wajib Pajak yang baru saja diluncurkan. 

(TribunNewsmaker.com/ TribunJakarta/Wartakotalive)