Taktik Dedi Mulyadi & Pramono saat DBH Dipotong Purbaya, Tak Protes: Birokrasi Puasa, Warga Pesta

“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, termasuk soal dana bagi hasil,” ujar Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sebagai solusi, Pramono mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan untuk menjalankan pembiayaan kreatif melalui Jakarta Collaboration Fund.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund,” jelasnya.

Program ini, menurutnya, akan menjadi terobosan baru agar pembangunan Jakarta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD.

Dengan skema tersebut, Pemprov DKI dapat menarik sumber dana dari berbagai pihak melalui mekanisme kolaborasi investasi.

Selain itu, Pemprov juga berencana memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang tersimpan di Bank Himbara untuk memperkuat kinerja BUMD Jakarta.

Langkah berani Pramono itu mendapat apresiasi langsung dari Menkeu Purbaya.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Jakarta sejalan dengan semangat efisiensi dan inovasi fiskal yang diinginkan pemerintah pusat.

“Saya pikir kita akan mendukung strategi itu,” ujar Purbaya memberi dukungan terbuka.

Bahkan, ia mendorong kepala daerah lain yang DBH-nya juga dipotong untuk meniru langkah inovatif Jakarta.

Program Jakarta Collaboration Fund sejatinya bukan hal baru.

Skema ini sudah diperkenalkan oleh pasangan Pramono Anung – Rano Karno sejak masa kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Kini, program itu benar-benar diwujudkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemandirian fiskal ibu kota.

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk lembaga pengelola investasi yang fokus membiayai proyek-proyek strategis.

Pemprov DKI Jakarta ingin menciptakan sistem pembiayaan yang inovatif agar tidak lagi bergantung pada sumber-sumber tradisional.