Sempat Disentil Purbaya, Dedi Mulyadi Kini Buka Data Kas Jabar, Rutin Setiap Hari: Untuk Apa Sih

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi kini buka data kas daerah Jawa Barat, bahkan rutin setiap hari.
• Langkah Dedi Mulyadi tersebut buntut dari pernyataan Menkeu Purbaya soal dana daerah mengendap di bank.

Kini Dedi Mulyadi semakin terbuka terkait data kas.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan gebrakan terbarunya dalam mendorong keterbukaan dan transparansi keuangan daerah.

Ia mengumumkan kebijakan unik dengan menayangkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap hari agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah secara real time.

Kebijakan tersebut resmi mulai diterapkan pada Senin (27/10/2025) dan disebut sebagai langkah berani untuk memperkuat transparansi tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Betul (akan diposting setiap hari),” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan publik.

Ia menjelaskan bahwa laporan posisi kas daerah akan diunggah secara rutin melalui akun media sosial resminya, sehingga siapa pun bisa mengakses dan memantau keuangan daerah tanpa harus menunggu laporan tahunan.

Langkah progresif ini diambil setelah muncul polemik nasional yang menyoroti dugaan adanya dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito, sebagaimana dikritik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dedi menganggap transparansi adalah jawaban terbaik untuk menghindari kesalahpahaman publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ia juga menyebutkan secara terbuka bahwa posisi RKUD di Bank BJB saat ini tercatat sebesar Rp2,4 triliun, dan menilai masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat itu dikelola.

Baca juga: Saling Serang dengan Menkeu Purbaya Tapi Tak Secara Langsung, Dedi Mulyadi: Kayak Ketemu Pacar Aja!

“Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” kata Dedi menegaskan.

Menurutnya, kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih melek terhadap proses pengelolaan keuangan daerah yang selama ini sering dianggap tertutup.

Dedi juga menegaskan bahwa semangat keterbukaan ini bukan hal baru baginya, karena saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia sudah lebih dulu menerapkan pola serupa.

“Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” tegasnya, mengingatkan kembali rekam jejaknya sebagai pemimpin yang konsisten dengan prinsip transparansi.

Dengan kebijakan baru ini, publik menilai Dedi Mulyadi tidak hanya berbicara tentang keterbukaan, tetapi benar-benar mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Seberapa Terbuka Kas Daerah Jawa Barat Saat Ini?

Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, posisi RKUD terbaru menunjukkan penerimaan pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak serta retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar, terdiri dari belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, dan bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Dedi menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan daerah mencapai Rp7,5 triliun.

Kekurangan dana tersebut akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain.

"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan belanja publik di tahun anggaran 2025 mencapai hampir 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Belanja publik di era pemerintahan kami meningkat signifikan, hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya," pungkas Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Murka, AQUA Ternyata Dipalak Pajak oleh PDAM, Rutin Bayar ke 3 Tempat: Nggak Boleh!

Bagaimana Respons Dedi Terhadap Kritik Menkeu Purbaya?

Pernyataan Dedi ini muncul setelah kritik dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti sejumlah pemerintah daerah masih menempatkan dananya di rekening bank.

Purbaya menilai bunga giro yang rendah membuat daerah kehilangan potensi pendapatan. Namun, pernyataan itu dinilai berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang mengkritik praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito karena dianggap mengendapkan anggaran.

Menanggapi hal itu, Dedi menilai penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro justru merupakan langkah paling aman dan transparan.

"Kalau hari ini nyimpen di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau lemari besi. Itu justru lebih rugi lagi," katanya.

Menurut Dedi, penyimpanan dana dalam bentuk giro memiliki alasan logis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Pembayaran proyek, kata dia, tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan bertahap agar akuntabilitas tetap terjaga.

"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," jelasnya.

Dedi juga mengakui bahwa beberapa daerah masih menggunakan deposito on call karena lebih fleksibel dan bunganya menjadi pendapatan tambahan daerah.

"Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," ujarnya.

Di Mana Dana Kas Jawa Barat Disimpan?

Dedi memastikan bahwa seluruh dana kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersimpan di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro.

Langkah ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kelancaran pembayaran berbagai kegiatan pemerintahan.

Ia juga menargetkan agar saldo kas daerah dapat menurun signifikan di akhir tahun 2025 seiring dengan percepatan penyerapan anggaran.

"Kalau hari ini masih ada angka Rp2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan nyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka itu. Tidak di bawah Rp50 miliar, tapi kalau bisa nol ya syukur," ucap Dedi.

(TribunNewsmaker.com/ Kompas)