Polemik Whoosh Dikhawatirkan Bikin Hubungan Prabowo & Jokowi Retak, Sekjen Projo: Saya Yakin Nggak
Polemik proyek Whoosh dikhawatirkan bikin hubungan Prabowo dan Jokowi retak, Sekjen Projo ungkap fakta: Saya yakin nggak
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Dalam program Kompas Petang, Mahfud menegaskan, “Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” ucapnya, Selasa (28/10/2025).
Mahfud telah lama menyoroti ketidakwajaran biaya proyek kereta cepat.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada 14 Oktober 2025, ia membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat,” ujarnya tegas.
Meski KPK sempat memintanya untuk melapor secara resmi, Mahfud menolak, namun menyatakan siap jika dipanggil untuk memberikan keterangan.
Ia menilai, lembaga antirasuah itu seharusnya berani menindaklanjuti dugaan korupsi tanpa pandang bulu.
Menanggapi hal ini, mantan pimpinan KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang, juga memberikan pandangannya.
Ia menilai, kondisi KPK saat ini menunjukkan pudarnya nilai-nilai integritas yang dahulu menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut.
Baca juga: Jokowi Sebut Whoosh Tak Cari Untung, Politisi PDIP Ferdinand Hutahaean Bingung: Dulu Rayu Xi Jinping
“Sembilan nilai di KPK yang dikenal itu doktrin pertama orang masuk KPK, nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya.
Itu nilai sudah enggak ada di sana. Lantas Anda mau mengharap apa?” kata Saut, Selasa (28/10/2025).
Saut pun mengamini penilaian Mahfud bahwa KPK kini tampak tidak serius menangani kasus besar seperti proyek Whoosh.
Ia bahkan mempertanyakan mengapa proyek itu seolah dikecualikan, padahal banyak kasus serupa yang dijerat menggunakan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya anomali dalam proses proyek ini, terutama dalam hal perpindahan mitra kerja dari Jepang ke China, yang dinilai tidak transparan.
Jepang sebelumnya telah melakukan studi kelayakan selama empat tahun, namun secara tiba-tiba proyek beralih ke pihak China tanpa penjelasan publik yang jelas.
Meski begitu, Handoko tetap optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Jokowi akan mampu menuntaskan masalah ini secara elegan dan bertanggung jawab.
