Penyakit yang Diderita Jokowi Terungkap, Dibocorkan oleh Ajudan Sendiri, Kini sedang Masa Pemulihan

Spekulasi di media sosial yang menyebut Jokowi menderita penyakit kulit langka Stevens-Johnson Syndrome (SJS) juga dibantah oleh pihak Istana.

Syarif menegaskan, Tim Dokter Kepresidenan terus mendampingi dan memantau kondisi Jokowi sejak awal gejala muncul.

Ia memastikan, Presiden tetap dapat menjalankan aktivitas kenegaraan seperti biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit serius.

Dengan demikian, ketidakhadiran Jokowi dalam upacara HUT TNI kali ini murni karena pertimbangan kesehatan dan anjuran medis demi mempercepat pemulihan.

Sehari sebelum peringatan HUT ke-80 TNI, tepatnya Sabtu (4/10/2025), Presiden ke-7 RI Joko Widodo diketahui mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut.

“Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” ujar Syarif saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu.

Meski begitu, ia tidak membeberkan isi pembicaraan antara keduanya. 

Pertemuan empat mata di Kertanegara itu pun masih menyisakan tanda tanya di kalangan publik.

Baca juga: Karangan Bunga di Ultah Iriana, Anies Baswedan Kirim Anggrek Langka, Ini Sepak Terjang Istri Jokowi

Roy Suryo Desak Bareskrim

Di sisi lain, mengenai polemik ijazah Jokowi, Roy Suryo masih belum menyerah!

Roy Suryo bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin, 6 Oktober 2025, untuk meminta agar penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dibuka kembali.

Mereka menyerahkan surat resmi kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, disertai salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Surat itu tadi yang dibuka,” ujar Roy Suryo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Tim hukum Roy Suryo, yang dipimpin Ahmad Khozinudin, menilai laporan ini menyangkut Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ia mempertanyakan kewenangan penyelidik dalam menghentikan perkara melalui keputusan resmi.