Berita Viral
Fakta Mobil Pengantar MBG Berlogo SPPG di Nias Selatan Dipakai Angkut Babi, BGN Desak Lapor Polisi
Inilah fakta mobil berlogo SPPG di Nias Selatan yang dipakai angkut babi, BGN angkat bicara, minta Korwil lapor polisi.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
Saya minta Kasatgas MBG melakukan langkah penindakan segera,” tegas Bupati Dian saat ditemui Tribun Jabar, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang seharusnya mendapat pengawasan ketat agar tidak mencoreng tujuan mulianya.
Menurutnya, setiap penyedia makanan harus memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi penerima manfaat.
“Kepada pengusaha MBG, silakan mencari profit untuk penghidupan. Tapi usaha itu harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan,” ujar Bupati Dian dengan tegas.
Ia juga menambahkan, mitra SPPG yang terbukti lalai dalam pelaksanaan program akan segera ditutup dan diganti dengan penyedia baru.
Ancaman tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat agar tidak main-main dalam menjalankan amanah pemerintah.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kuningan, Pj Sekda Wahyu Hidayah, turut memberikan klarifikasi terkait temuan menu bermasalah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kasus adanya belatung dalam makanan hanya terjadi pada satu ompreng saja, bukan secara menyeluruh.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan
Polemik ini juga mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan.
Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IV memberikan rekomendasi tegas untuk perbaikan sistemik dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
Politisi Fraksi PKS Kuningan, Yaya, menyoroti lemahnya struktur pengawasan di lapangan.
Baca juga: Sebulan Jabat Menteri Keuangan, 10 Kinerja Purbaya, Bakal Tarik Dana MBG, Tunda Pajak Belanja Online
"Ada yang kami sedang menyoroti bagaimana sekitar 83 dapur yang sudah beroperasi hanya diawasi oleh dua orang Koordinator Wilayah. Saya yakin beliau keteteran," ujar Yaya.
Oleh karena itu, Komisi IV merekomendasikan:
- Pembentukan Koordinator Kecamatan (Korcam): Untuk memperkuat struktur pengawasan di tingkat bawah.
- Kewajiban Master Menu: Setiap dapur MBG didesak untuk membuat master menu untuk 10 hingga 20 hari ke depan, yang harus dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat untuk memastikan kandungan gizi dan stok pangan (buffer stock).
