Seskab Teddy Tanggapi Status Bencana Nasional, Kinerja Pemerintah Hadapi Banjir: Sejak Hari Pertama

Ringkasan Berita:

• Seskab Teddy Indra Wijaya tanggapi soal status bencana nasional yang ramai digaungkan
• Teddy Indra Wijaya sebut pemerintah pusat sudah melakukan penanganan bencana skala nasional sejak hari pertama
• Teddy Indra Wijaya sebut pemerintah kucurkan anggaran Rp60 triliun untuk penanganan bencana banjir

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Letkol Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai bencana banjir yang melanda Aceh hingga Sumatera.

Sekretaris Kabinet (Seskab) itu turut menanggapi status bencana nasional yang ramai digaungkan.

Hal itu terekam dalam konferensi pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Teddy menginformasikan bahwasanya pemerintah telah hadir untuk membantu masyarakat terdampak sejak hari pertama.

"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional.

Bencana ini ada di 3 provinsi, ketiganya terdampak, tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh.

Sejak hari pertama, tanggal 26 (November 2025), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi, langsung mobilisasi nasional," papar Teddy.

Teddy menyebut pemerintah telah menerjunkan 50 ribu pasukan ke wilayah terdampak.

Pasukan tersebut terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, hingga para relawan.

"Sudah ada 50 ribu lebih pasukan di sana, TNI Polri Basarnas dan relawan-relawan," lanjutnya.

Anggaran Rp60 Triliun

Terkait anggaran, Teddy memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membantu masyarakat.

Prabowo disebut telah menginstruksikan Rp60 triliun untuk penanganan bencana banjir.

"Yang kedua, katanya kalau enggak bencana nasional anggaran enggak dari pusat.

Bapak presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritik Narasi Negara Hadir Gerindra, Kuak Kebutuhan Korban Banjir yang Sebenarnya

Disampaikan Rp60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga.