BGN Blak-blakan Alasan TNI-Polri Bangun Dapur SPPG, Tak Yakin Program MBG Didukung Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menggandeng Polri dan TNI karena belum yakin program MBG akan didukung penuh oleh masyarakat.
• Keterlibatan kedua institusi dilakukan guna mempercepat pembangunan dapur dan distribusi makanan bagi jutaan penerima manfaat.
• Pemerintah menargetkan ribuan dapur SPPG untuk melayani hingga 15 juta penerima manfaat, sehingga butuh dukungan tambahan di luar APBN.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah mengambil langkah tak biasa dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keterlibatan aparat seperti Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengelolaan dapur MBG pun menjadi sorotan publik.

Ternyata, ada alasan kuat di balik keputusan tersebut.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pemerintah awalnya belum sepenuhnya yakin apakah program ini akan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

"Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya," kata Sony dalam agenda di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: 3 Oknum Polisi yang Biarkan Teman Perkosa Calon Polwan Hanya Disanksi Permintaan Maaf, Publik Geram

Keraguan tersebut membuat pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan menggandeng institusi yang dinilai siap dari segi organisasi dan sumber daya.

Tak hanya soal dukungan, faktor percepatan juga menjadi alasan utama.

Sony mengungkapkan bahwa target awal pada 2025 adalah membangun 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditujukan untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat program MBG.

Namun, dalam perjalanannya, pemerintah baru merencanakan pembangunan 1.542 dapur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Di sinilah peran Polri dan TNI menjadi krusial.

Karena kebutuhan mendesak untuk mempercepat kesiapan infrastruktur dapur serta distribusi makanan bagi jutaan masyarakat, pemerintah akhirnya meminta bantuan kedua institusi tersebut untuk membangun dan mengelola SPPG.

Dengan kata lain, pelibatan Polri dan TNI bukan tanpa alasan.

Baca juga: Siap Lawan! China Balas Ancaman Donald Trump, Siapkan Langkah Keras Hadapi Tekanan Tarif Impor AS

Selain untuk memastikan program tetap berjalan meski dukungan belum pasti, langkah ini juga diambil demi mengejar target besar agar distribusi makanan bergizi bisa segera dirasakan masyarakat luas.

"Jadi 1.542 menggunakan APBN. Nah diperintah begini, Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Jadi kalau sekarang orang datang 'Kenapa Polri 1.000, TNI 1.000?", jangan salahkan, jangan lihat sekarang, sejarah waktu itu memang butuh percepatan maka ditunjuk," ucapnya.

"Yang 1.542 dibangun oleh APBN sampai sekarang satu pun belum operasional. Sudah ada yang berdiri-berdiri tapi belum operasional," tambah dia.

27.000 SPPG tidak menggunakan APBN