Babak Baru Kasus Pembunuhan Dosen Untag Semarang, Sidang AKBP Basuki Ditunda hingga Dua Kali

Ringkasan Berita:

• Sidang kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Dwinanda Linchia Levi, ditunda dan dinilai janggal oleh pihak keluarga.
• Kuasa hukum keluarga mengaku mendengar desas-desus terkait tuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tersebut.
• Kasus ini melibatkan Basuki, sehingga proses hukumnya menjadi sorotan publik.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Penundaan sidang kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Dwinanda Linchia Levi, memunculkan tanda tanya besar.

Di balik tertundanya proses persidangan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menilai ada hal yang janggal dan tidak berjalan semestinya.

Kecurigaan pun mulai mencuat, seiring munculnya berbagai informasi yang beredar di belakang layar.

Pihak kuasa hukum bahkan mengaku mendengar adanya desas-desus terkait tuntutan terhadap terdakwa dalam kasus tersebut.

Meski belum dirinci secara terbuka, isu tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian serius.

Seperti diketahui, sosok terdakwa dalam perkara ini adalah Basuki.

Baca juga: Siswa di Pekalongan Temukan Ulat dalam Menu MBG, Sekelas Heboh, SPPG Tanggung Jawab Ganti Makanan

Penundaan sidang ini pun semakin menjadi sorotan publik, mengingat kasus yang menjerat seorang perwira menengah Polri tersebut dinilai memiliki sensitivitas tinggi.

Kuasa hukum keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Kasus ini kini terus dipantau, sembari menunggu kejelasan lanjutan sidang yang sempat tertunda.

Terdakwa "Kabur" dari Ruang Persidangan

Bukan hanya karena agenda pembacaan tuntutan yang kembali ditunda, tetapi juga momen mencolok yang terjadi sesaat setelah persidangan berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (4/5/2026).

Seusai sidang, AKBP Basuki yang berstatus tahanan tampak bergegas meninggalkan ruang persidangan menuju ruang tahanan.

Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, dia diduga berupaya menghindari sorotan kamera. 

Bahkan, rompi tersebut digunakan untuk menutupi wajahnya saat digiring petugas menuju ruang tahanan.

Baca juga: Kondisi Terkini Bro Ron Usai Wajahnya Dipukuli Preman, Waketum PSI Alami Luka Cukup Parah di Pelipis

Suasana di lorong pengadilan pun sempat ramai. 

Kuasa hukum keluarga korban, Zainal Abidin Petir, sempat turut mengikuti AKBP Basuki, sementara aparat berseragam cokelat mengawal ketat pergerakan terdakwa. 

Di tengah situasi itu, AKBP Basuki terus berjalan cepat sambil menundukkan kepala dan menutup wajahnya.

Zainal Petir mengaku sempat mencoba berinteraksi dengan Basuki. 

“Seusai sidang, awalnya saya hanya tanya kabar, bagaimana, Pak Basuki, sehat-sehat kan,” ujar Zainal.

Setelah itu, AKBP Basuki justru berlari menghindari dokumentasi. 

Zainal pun spontan mengejar di sampingnya.

“Waktu di luar ruang sidang, dia langsung lari menghindari dokumentasi. Dia malu divideo dari depan, makanya baju tahanan dilepas buat nutupi wajahnya,” ungkap Zainal Petir kepada Tribunjateng.com.

Aksi kejar-kejaran singkat pun tak terhindarkan di lorong pengadilan. 

Zainal menyebut, saat dirinya berusaha mendekat, Basuki sempat mengibaskan rompi tahanan untuk menjauhkan dirinya.

“Saya ikut jalan di sampingnya, malah jadinya saling kejar. 

Ketika aku ikut di sampingnya, dia sempat mengibaskan baju tahanan biar saya minggir,” imbuh Zainal.

Momen tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan sikap terdakwa yang dinilai menghindari publikasi, di tengah kasus yang tengah menjadi perhatian luas.

Sidang Ditunda, Muncul Dugaan Kejanggalan

Sebelumnya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap AKBP Basuki kembali ditunda untuk kali keduanya.

Sidang yang digelar di ruang RH Purwoto Suhadi Gandasubrata itu semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardhika Wisnu Prabowo menyatakan bahwa tuntutan belum siap dibacakan.

“Untuk tuntutan belum bisa disampaikan. Mohon izin butuh waktu,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Ahmad Rasjid pun mempertanyakan keterlambatan tersebut, mengingat waktu penyusunan tuntutan telah diberikan selama dua pekan. 

JPU kemudian menjelaskan bahwa berkas rencana tuntutan masih berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan belum mendapat persetujuan.

Hakim akhirnya menjadwalkan ulang sidang pembacaan tuntutan pada Jumat (8/5/2026), sembari menegaskan tidak akan mentolerir penundaan lanjutan.

Penundaan berulang itu memicu kecurigaan dari pihak keluarga korban. 

Zainal Petir secara terbuka menilai ada kejanggalan dalam proses tersebut.

“Penundaan tuntutan itu sebetulnya wajar ya, namun untuk penundaan tuntutan terhadap AKBP Basuki sangat tidak wajar. Menurut saya ini ada sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.

Dia bahkan mengaku mendengar desas-desus bahwa tuntutan yang akan dijatuhkan tidak maksimal.

“Saya mendengar desas-desus tuntutannya tidak sampai tujuh tahun. Padahal ini menyebabkan matinya seseorang, nyawa hilang,” lanjut dia.

Zainal juga menyoroti kemungkinan adanya faktor latar belakang terdakwa sebagai perwira menengah Polri yang diduga bisa memengaruhi proses hukum.

“Ini ada apa? Padahal mestinya (jaksa) independen, tidak bisa ada intervensi dari manapun,” ujarnya.

Zainal pun meminta publik ikut mengawal jalannya persidangan.

Kilas Kasus: Dosen Meninggal di Penginapan

Kasus itu bermula dari penemuan jenazah Dwinanda Linchia Levi di sebuah kamar penginapan di Semarang pada 17 November 2025. 

Rekaman CCTV menunjukkan AKBP Basuki beberapa kali keluar-masuk kamar korban sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi beberapa jam kemudian.

Dalam persidangan terungkap, korban sempat mengeluh sakit dan memiliki kondisi kesehatan serius sebelum meninggal dunia.

Jaksa menduga adanya unsur kelalaian dan pembiaran yang dilakukan terdakwa hingga berujung pada kematian.

AKBP Basuki sendiri didakwa dengan pasal terkait penelantaran yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

AKBP Basuki didakwa dengan dakwaan primer Pasal 428 ayat (3) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (yang mulai berlaku 2026) mengatur pemberatan pidana bagi pelaku penelantaran orang. 

Pelaku dipidana penjara hingga 7 tahun jika penelantaran mengakibatkan korban meninggal dunia, dan 5 tahun jika korban luka berat.

Dakwaan kedua yakni Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur tentang tindak pidana kealpaan (kelalaian) yang mengakibatkan kematian orang lain.

Pelakunya diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal kategori V (Rp500 juta).

Selain proses pidana, dia juga telah dijatuhi sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polda Jawa Tengah, namun mengajukan banding.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dijadwalkan kembali pada Jumat (8/5/2026) mendatang.

(Tribunnewsmaker.com/TribunJateng.com/Msi)