5 Fakta Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 M, Tanggapan KPK hingga Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting

Publik dihebohkan dengan anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, berikut lima faktanya dari tanggapan KPK hingga komentar Anies Baswedan.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Saat ini publik dihebohkan dengan anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar.

Hal itu tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dki Jakarta tahun 2020.

Persoalan lem Aibon ini bahkan sempatmenjadi trending di Twitter.

Viralnya RAPBD DKI Jakarta ini akhirnya mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

• Apa Ketidakberesan Anggaran Gendut Lem Aibon? Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

Tak hanya itu saja, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga memberikan tanggapannya mengenai anggaran lem Aibon.

Anies Baswedan menyebut jika adanya masalah dalam sistem e-Budgeting yang merupakan warisan dari masa kepemimpinan Ahok.

Penemuan anggaran lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar ini diungkap oleh anggota DPRD DKI dari PSI William Aditya Sarana.

William Aditya Sarana mengungkapnya dalam dokumen APBD 2020 yang bisa diakses.

Namun, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengaku ada kesalahan mengetik.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " aku Susi, Selasa (29/10/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.

Dirangkum Tribunnews, berikut fakta mengenai viralnya anggaran lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar:

1. Komentar KPK

Menanggapi anggaran lem Aibon mencapai Rp 82,8 miliar, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan DPD harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD setiap tahunnya.

"Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting agar DPRD bisa menjadi, katakanlah, mitra yang krtitis menjalankan fungsi pengawasannya," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (30/10/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.