Heboh Isu Ganjar Pranowo Battle dengan Anies Baswedan Pilpres 2024, Gubernur Jateng: Weleh Jauh Amat

Publik dihebohkan dengan isu Ganjar Pranowo akan battle dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, tanggapan Gubernur Jateng heran.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kali ini publik dikejutkan dengan adanya isu jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan maju di Pilpres 2024.

Tak cuma Ganjar Pranowo, kabar itu pun membawa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Isu tersebut muncul berawal dari tweet Ganjar Pranowo kepada seorang netizen.

Seperti pemiliki akun @ivaaan_arse yang menandai akun Twitter milik Ganjar Pranowo dan beberapa netizen lain.

Lewat cuitannya, akun tersebut mengatakan jika dirinya sudah bosan mendengar janji-janji.

• Anies Baswedan Salahkan Sistem E-Budgeting Terkait Lem Aibon, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

"Sudah kenyang makan janji.

Warga masyarakat cuman butuh bukti bukan janji," tulis akun tersebut.

Tak pelak, melihat unggahan itu Ganjar Pranowo pun memberi balasan hingga menjadi viral.

Bukannya, menjawab keluhan akun tersebut, Ganjar Pranowo justru menuliskan pertanyaan yang bikin heboh publik. 

Ia malah menanyakan balik apakah pemilik akun itu berada di Jakarta.

"Anda di jakarta?," tanya Ganjar Pranowo.

Rupanya banyak yang menduga kalau yang ditanyakan Ganjar Pranowo itu seolah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Banyak yang mengira, Ganjar Pranowo menanyakan itu karena hal seperti itu dirasakan warga Jakarta.

Sontak saja, balasan Ganjar Pranowo itu langsung ramai.

Bahkan screen shoot Tweet tersebut sudah banyak dishare ulang.

Padahal, Ganjar Pranowo memang beberapa kali menanyakan asal netizen yang bertanya di media sosialnya.

• Sering Mengkritik Pedas Anies Baswedan hingga Dituding Penggemar Ahok, PSI Beri Tanggapan Santai

Malah menurut Ganjar Pranowo, ia menanyakan itu lantaran si pemilik akun di Bio nya menuliskan alamatnya di Jakarta.

"Padahal dia orang Jawa Tengah sih.. sempet miskomunikasi aja," tulis akun @seyistweeting.

Hal itu pun kemudian diluruskan oleh Ganjar Pranowo.

"Bio nya jkt," tulis Ganjar Pranowo.

Tak hanya ramai jadi perbincangan, bahkan dari Tweet itu juga diprediksi akan ada persaingan kuat antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Hal itu ditulis Iman Sjafei di akun Twitter-nya, @imanlagi.

"Battle of 2024 is on (api)," tulisnya.

(Pertarungan 2024 dimulai)

Tweet itu kemudian dikomentari akun lain yang menandai akun Ganjar Pranowo.

Menurut pemilik akun, itu merupakan tafsir netizen, dan sah saja.

"Ini tafsir netijen pak @ganjarpranowo...

Sah sah saja... Ya kan..... Ya kan.....," tulis akun @munawar_am.

Hal itu pun kemudian ditanggapi lagi oleh Ganjar Pranowo.

Tampaknya ia sudah tahu kalau balasan Tweet-nya itu jadi banyak dibicarakan dan diartikan lain oleh banyak pihak.

Ganjar Pranowo pun langsung mengomentari soal prediksi dirinya dan Anies Baswedan tersebut.

"Weleh2 ... jauh amat," tulisnya.

(TribunNewsmaker/*)

Sebagian Artikel Ini telah tayang di Tribun Bogor dengan judul Ganjar Pranowo Diisukan Akan Tarung dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Kata Gubernur Jateng

Anies Baswedan Salahkan Sistem E-Budgeting Terkait Lem Aibon, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Reaksi Ahok tanggapi Anies Baswedan yang salahkan sistem e-budgeting terkait lem Aibon, sebut Gubernur DKI Jakarta terlalu over smart.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

• 5 Fakta Anggaran Lem Aibon Capai Rp 82,8 M, Tanggapan KPK hingga Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Contohnya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari bolpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).

Anies salahkan sistem

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

"Sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart," ujar Anies, Rabu.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam penganggaran seharusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

• Ini Penyebab Kontroversial 5 Anggaran DKI, dari Pohon Plastik, Instalasi Bambu Hingga Lem Aibon

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning.

Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu.

Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Ahok buka suara

Menanggapi pernyataan Anies, Ahok buka suara. Ahok menyatakan Anies terlalu pintar.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis kemarin.

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon dan pulpen.

Sistem itu bisa mengetahui identitas orang yang mengubah atau memasukkan anggaran apa pun. Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Ahok menuturkan, sistem e-budgeting di Jakarta juga membuat detail perencanaan anggaran dimasukkan ejak awal.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Beda transparansi anggaran Ahok dan Anies

Ahok berujar, saat ia menjabat sebagai gubernur, rancangan anggaran sudah diunggah ke situs apbd.jakarta.go.id.

Tujuannya agar publik bisa mengoreksi anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. (Tujuannya agar) sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," ucap Ahok.

Kebijakan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dari kebijakan Anies saat ini.

• Apa Ketidakberesan Anggaran Gendut Lem Aibon? Anies Baswedan Soroti Sistem E-Budgeting Warisan Ahok

Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies.

Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyatakan akan lebih fokus untuk menyisir dan mengoreksi anggaran itu secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. (Kompas.com/Nursita Sari)

Artikel ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies