Ramai Soal Natuna, Mahfud MD Tolak Jalur Diplomasi & Sebut Tak Akan Perang Lawan Cina, Ini Alasannya

Kapal perang KRI milik TNI yang mengetahui kejadian itu langsung mengusir kapal coast guard Cina.

Pemerintah Indonesia mempunyai landasan hukum kuat untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

Sebab, wilayah ZEE Indonesia mencakup perairan Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional, melalui Konvensi PBB tentang hukum laut.

Yakni, United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982.

Sementara, Pemerintah Cina bergeming atas protes Pemerintah Indonesia.

Mereka mengklaim mempunyai hak historis di Laut Cina Selatan, mencakup perairan Natuna, tanpa dasar hukum yang kuat.

Klaim tersebut hanya karena nelayan Cina sudah lama melakukan kegiatan penangkapan perikanan di perairan dekat Kepulauan Nansha atau Natuna.

Sikap Menteri Pertahanan

Sebelumnya, menanggapi polemik di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.

“Kita tentunya masing-masing punya sikap kita mencari suatu solusi yang baik."

"Di ujungnnya saya kira kita punya solusi yang baik,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

Ketika ditanya soal diplomasi, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pasti akan mencari cara paling damai untuk menyelesaikan masalah ini.

Bagaimana pun, kata Prabowo Subianto, Cina negara sahabat.

“Saya kira selesaikan dengan baik, bagaimanapun Cina adalah negara sahabat,” ucapnya.

Pemerintah sendiri sudah menambahkan penjagaan ke laut Natuna.

TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait adanya pelanggaran di kawasan tersebut.

Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi Cina di Indonesia, Menhan punya pendapat tersendiri.

"Kita cool saja, kita santai ya," cetusnya. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahfud MD Tegaskan Indonesia Takkan Perang Melawan Cina, tapi Juga Ogah Negosiasi Soal Natuna