Alasan Prabowo Berhati-hati soal Natuna, Tak Ingin Dipersepsikan Menggunakan Jalur Militeristik
Terungkap mengapa Prabowo Subianto ia berhati-hati menangani kasus Natuna, juru bicara beberkan alasan.
Editor: Desi Kris
lihat foto
Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.
"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.
Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).
Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak. (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)
Artikel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ini Penyebab Prabowo Berhati-hati untuk Urusan Klaim China di Natuna
Dikritik Tak Tegas Soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo Subianto, Minta Tak Panaskan Suasana
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait kritik terhadap dirinya yang dinilai tak tegas soal konflik Natuna.
Kritik tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.
Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Selain untuk Prabowo Subianto, Muhammad Kholid juga menyampaikan kritikan pada pemerintah.
Muhammad Kholid meminta pemerintah bersikap keras dan tak boleh lembek terhadap China soal sengketa perairan Natuna.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.
