Alasan Prabowo Berhati-hati soal Natuna, Tak Ingin Dipersepsikan Menggunakan Jalur Militeristik
Terungkap mengapa Prabowo Subianto ia berhati-hati menangani kasus Natuna, juru bicara beberkan alasan.
Editor: Desi Kris
lihat foto
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi juga mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.
Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.
"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Prabowo Subianto pun menanggapi kritikan yang dilemparkan padanya tersebut.
• Fadli Zon Dicecar Soal Sikap Prabowo Tentang Natuna, Jawabannya Buat Najwa Shihab Senyum-senyum
• Najwa Shihab Tanya Senjata untuk Usir Kapal China di Natuna, Kepala Bakamla Beri Jawaban Tak Terduga
• Fakta Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, Masuk Teritorial NKRI, Beri Sertifikat Tanah ke Warga
Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya.
"Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo.
Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool.
Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap.
Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai.
Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.
"Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal manapun boleh masuk keluar," kata Prabowo.
Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.
Ia pun menilai bisa saja pemerintah RI dan China melakukan negosiasi.
