Misteri Hilangnya Harun Masiku, Dibentuknya Tim Hukum hingga Keberadaan Diduga Masih di Tanah Air
Hilangnya Harun Masuki hingga kini masih menjadi misteri, PDIP memutuskan bentuk tim hukum dan keberadaan diduga masih di Indonesia.
Editor: Desi Kris
lihat foto
Dua hari kemudian atau pada 15 Januari, PDI Perjuangan membentuk tim hukum yang terdiri atas 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudra.
Adapun tim hukum itu dikoordinasi oleh I Wayan Sudirta yang juga merupakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.
Pembentukan tim hukum ini diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan yang juga Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Yasonna menyatakan, pembentukan tim hukum ini sekaligus untuk meluruskan pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut adanya keterlibatan DPP PDI Perjuangan dalam kasus suap ini.
“Belakangan ini tampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana tanpa boleh kami katakan tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar.
Dan karenanya, DPP partai menugaskan di samping kami bagian dari anggota fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk menjadi tim hukum kami,” kata Yasonna seperti dikutip Antaranews.com.
Kendati membentuk tim tersebut, Yasonna mengaku bahwa dirinya tak dapat mengintervensi kasus yang tengah berjalan.
“Saya tidak punya kewenangan,” ucap dia.
Keberadaan Yasonna saat pengumuman itu pun dipertanyakan.
Sebab, saat ini Yasonna tengah menyandang status sebagai Menkumham.
Sebaliknya, keberadaan Yasonna justru dapat memunculkan adanya konflik kepentingan. Pasalnya, kasus ini berkaitan dengan kementerian yang ia pimpin.
Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Oce Madril.
Menurut dia, sebagai menteri, Yasonna tidak perlu turun tangan mengurusi masalah yang dialami kader partai tempatnya bernaung.
Demikian halnya juga terkait posisinya sebagai Ketua DPP.
Menurut Oce, Yasonna juga tidak perlu melakukan manuver apa pun karena PDI-P sudah membentuk tim hukum yang menangani polemik terkait kasus Harun.
