Tanggapi Pernyataan SBY Soal Pansus yang Akan Jatuhkan 2 Menteri, Mahfud MD: Biasalah Politis di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD menilai pembentukan Panitia Kerja atau panja di Komisi VI DPR terkait kasus Jiwasraya itu hanyalah sebagai langkah politis.

"Biasalah politis di DPR itu, nanti kadang kala penyelesaiannya di bawah meja yang seperti itu.

Itu urusan politis, hukumnya jelas tadi," ungkap Mahfud seperti yang dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab Jumat, 31 Januari 2020.

Mahfud secara tegas mengatakan bahwa pemerintah serius untuk mengusut kasus Jiwasraya secara hukum.

Hal ini, lanjutnya, bisa dibuktikan dengan tindakan Jaksa Agung yang berani mengumumkan adanya kasus korupsi di lingkungan pemerintah secara terbuka.

Mahfud mengaku belum pernah melihat adanya Jaksa Agung yang berani mengumumkan korupsi di lingkungan pemerintah, termasuk di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

• Rombak Direksi Asabri, Erick Thohir Konsul ke Prabowo & Mahfud MD, Berharap Bisa Cari Solusi Terbaik

• Ramai Soal Natuna, Mahfud MD Tolak Jalur Diplomasi & Sebut Tak Akan Perang Lawan Cina, Ini Alasannya

"Anda dalam 15 tahun terakhir tidak pernah melihat jaksa agung mengumumkan korupsi di lingkungan pemerintahan."

"Tadi berani sekali, 13 triliun, apa pernah ada pemerintah yang dulu, sebut satu saja?"

"Tidak ada. Ini ada sekarang," ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku sudah meminta Kejaksaan Agung untuk membuka kasus tersebut secara sungguhg-sungguh, walaupun banyak tekanan yang datang.

"Saya sudah bilang ke Kejaksaan Agung meskipun banyak tekanan.

Pak Presiden minta ini dibuka dengan sungguh-sungguh."

"Percayalah Erick juga minta pada saya agar kasus itu terus diungkap," imbuhnya.