Jokowi Tolak Pulangkan 600 WNI Eks ISIS, Fadli Zon Nilai Mereka Banyak Jadi Korban: Jangan Begitulah

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik sikap Presiden Jokowi yang menolak pemulangan WNI eks kombatan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah).

Fadli Zon menilai bahwa banyak dari mereka yang menjadi korban.

Ada penyesalan dari diri mereka para WNI yang bergabung di ISIS.

Selain itu, Fadli Zon juga membahas mengenai paspor yang dimiliki para mantan kombatan ISIS itu.

• Sama Seperti Jokowi, Mahfud MD juga Tolak Pemulangan 660 WNI Mantan Anggota ISIS, Ini Alasannya

Seperti yang diketahui, ratusan WNI eks ISIS dikabarkan membakar paspornya sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia.

Menurut Fadli, mereka masih berstatus sebagai WNI.

Meski paspornya dibakar, namun mereka tetaplah WNI.

Tak hanya itu, Fadli juga menganggap bahwa banyak di antara mereka yang tidak tahu kondisi sebenarnya saat bergabung dengan ISIS.

Ia pun meminta pemerintah Indonesia untuk melihat satu persatu persoalan.

"Kita harus mengambil satu kajian, lihat satu per satu persoalan seperti apa."

"Ini kan 660-an, ada juga mereka korban."

"Ada anak-anak dibawa, mereka tak tahu apa yang terjadi di sana," katanya di Kantor DPP Partai Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

• Jokowi Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Gus Nadir Beri Komentar Menohok: Kurang Elok

Anggota Komisi I DPR ini mengaku telah membaca laporan dari media yang menyatakan banyak kasus WNI eks ISIS yang sudah menyesali perbuatannya.

Ia mengatakan, banyak di antara mereka yang tersesat jalan dan berujung mengakui kesalahannya.

"Ada testimoni anak-anak dibawa ke sana oleh ayahnya."

"Kemudian ayahnya dipenjara sekarang ayahnya baru sadar bahwa apa yang dia lakukan salah," urainya.

Fadli Zon menyarankan pemerintah melihat secara kasus per kasus dari para WNI eks ISIS tersebut.

Kata Fadli Zon, banyak juga di antara mereka yang kasusnya justru menjadi korban.

"Jadi jangan begitulah. Jangan memakai perasaan, tapi lihat secara kasuistis."

"Banyak juga dari mereka yang terbawa-bawa saja. Bahkan yang keluarganya itu tak tahu apa-apa," ucap Fadli Zon.

"Kalau memang mereka mau kembali, harus kita kembalikan ke jalan yang benar sebagai warga negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tegas rencana pemulangan 600 WNI mantan kombatan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ke Indonesia.

Jokowi berpendapat, secara pribadi tak menginginkan eks ISIS tersebut kembali ke Indonesia.

Namun, pembahasan lebih lanjut soal rencana itu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan kementerian terkait.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya."

"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Meski demikian, Jokowi memastikan akan membahas detail soal rencana kepulangan WNI eks ISIS tersebut.

Ia akan meminta kementerian terkait menghitung secara detail, mengalkulasi, dan menghitung plus minus jika WNI eks ISIS tersebut benar kembali ke Tanah Air.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan."

"Semuanya masih dalam proses," kata Jokowi.

• Soal Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia, Jokowi: Kalau Sekarang, Saya Akan Bilang Tidak

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, 600 WNI yang sempat bergabung ke ISIS, akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.

Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Proses pemulangan mereka akan terwujud dalam waktu dekat.

Menurut Fachrul, pemerintah tetap menerima mereka kembali, karena Indonesia memiliki kewajiban mengawasi dan membina ratusan WNI yang sempat tergabung ke dalam ISIS.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia."

"Itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya."

"Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," ujar Fachrul saat Deklarasi Pejuang Bravo Lima (PBL), di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2/2020). 

Harus Hati-hati

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut, keputusan pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia, harus berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.

Yandi menjelaskan, persoalan pemulangan eks ISIS pasti melibatkan lintas kementerian maupun lembaga.

Dan, kajiannya pun harus dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek.

"Artinya ini diputuskan sebaiknya oleh kepala negara, bukan seorang menteri atau menteri koordinator."

"Karena sudah menyangkut sangat strategis dan isunya sensitif," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurutnya, sebelum Presiden Jokowi mengambil keputusan, maka persoalan tersebut perlu dibicarakan semua pihak terkait dalam rapat kabinet.

"Kalau misalnya negara telah mengkaji 600 eks ISIS boleh kembali ke Tanah Air, kami terima dengan baik," ucap Yandri.

Namun, jika berdasarkan hasil kajian mendalam pemulangan WNI eks ISIS hanya akan menimbulkan masalah baru di dalam negeri, maka sebaiknya Presiden langsung bersikap tegas menolaknya.

"Jadi menurut kami, pemerintah perlu hati-hati (mengambil keputusan)," katanya.

Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah bisa saja memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air.

"Bisanya sih bisa (dipulangkan), (tapi) pilihannya dipulangkan atau tidak."

"Karena ada mudaratnya juga," ujar Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku pemerintah hingga saat ini belum membuat keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS itu.

"Belum ada yang dipulangkan dan masih dianalisis baik buruknya apakah akan dipulangkan atau tidak."

"Tapi sampai hari ini belum ada keputusan dipulangkan," jelasnya.

Ada Protokol

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ‎tidak mempermasalahkan pemulangan WNI, asalkan diteliti lebih dahulu oleh lembaga yang berwenang.

‎"Ya nanti tentunya ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang."

"Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," cetus Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).

Prabowo mengatakan, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan, atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat."

"Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," tambahnya. (TribunNewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Jokowi Ogah Pulangkan 600 WNI Mantan Kombatan ISIS, Fadli Zon: Jangan Pakai Perasaan