Sri Mulyani Tanggapi Wacana Lockdown Indonesia karena Virus Corona, 'Anggaran Siap, Logistik Belum'
Tanggapi wacana lockdown Indonesia untuk cegah penyebaran virus corona, begini tanggapan Menkeu Sri Mulyani.
Editor: ninda iswara
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengambil keputusan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.
Beberapa negara yang dianggap sebagai pusat persebaran virus corona sendiri sudah menerapkan sistem tersebut.
Negara-negara yang sudah menerapkan lockdown diantaranya yakni Italia, China, Prancis, Denmark, Filipina, Irlandia, hingga Malaysia.
Meski virus corona telah menyebar di berbagai daerah, Indonesia belum mengambil keputusan lockdown.
Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menutup akses dan mengisolasi diri secara penuh untuk mengantisipasi virus corona.
Padahal di Indonesia sendiri penyebaran virus corona cukup cepat.
• Singgung Soal Pilihan Lockdown untuk Atasi Corona, SBY: Tujuannya Satu, Menyelamatkan Masyarakat
• Hari Pertama Lockdown di Malaysia Gagal Total, Pelanggaran Banyak, Dewan Murka Ancam Beri Sanksi

Terhitung sampai Kamis 19 Maret 2020, sudah ada 227 pasien positif terpapar virus corona.
Dari 227 pasien yang positif corona, 11 diantaranya sembuh dan 19 orang meninggal dunia.
Pertambahan jumlah pasien yang cukup pesat tak membuat pemerintah menerapkan sistem lockdown.
Pemerintah Indonesia hanya menerapkan sistem social distancing untuk mencegah penyebaran.
Mengenai wacana lockdown Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya mengaku selalu siap mendukung berbagai kemungkinan termasuk lockdown.
• Jusuf Kalla Sarankan Lockdown, Jokowi Menolaknya, Mana yang Terbaik Buat Lawan Corona? Simak Ini
• Detik-detik Melanie Subono Keluar dari Spanyol Sebelum di Lockdown, Cucu Habibie Siap Isolasi Diri
Namun demikian, pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown.
"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM utk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhna pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," ujar dia ketika melakukan video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan BNPB dalam mempersiapkan berbagai skenario penanganan virus corona ini.
Skenario tersebut termasuk penanganan di desa juga di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat social distance sulit dilakukan," ujar dia.
Wanita yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua periode itu pun menjelaskan, saat ini pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bereaksi secara cepat untuk meminimalkan penularan virus corona.
"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.
"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.
• Fadli Zon Tanggapi Wacana Lockdown Indonesia soal Merebaknya Corona, Dilemanya Persoalan Ekonomi
• Responi WHO, Presiden Jokowi: Indonesia Darurat Nasional Virus Corona, Tapi Tidak Setujui Lockdown
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.
"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia. (TribunNewsmaker.com/*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani: Jika RI Lockdown Anggaran Sudah Siap, tapi Logistik Belum

Singgung Soal Pilihan Lockdown untuk Atasi Corona, SBY: Tujuannya Satu, Menyelamatkan Masyarakat
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia.
Ia pun mengingatkan pemerintah untuk serius mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia.
Selain itu, pria yang akrab disapa SBY ini sempat menyinggung kebijakan lockdown atau isolasi.
Ia membahas beberapa wilayah yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi pandemi virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Pendapat itu ia tuliskan di laman Facebook resminya.
Dalam tulisan tersebut, SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani pandemi corona.
• Viral Cairan Dettol Jadi Obat Virus Corona Hingga Ajakan Minum, Ternyata Hoax, Ini Fakta Sebenarnya
• VIRAL Sopir Taksi Kota Mekkah Nangis Tak Dapat Penumpang, Lihat Suasana Kota Akibat Corona Merebak
• Wanita Ini Ungkap Rasanya 12 Hari Dikarantina Karena Tertular Corona, Tunjukkan Foto Ruang Isolasi

Menurutnya, langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas, dan nyata.
"Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown," tulis SBY, Selasa (17/3/2020).
SBY pun sadar bahwa kebijakan lockdown bisa mengganggu kenyamanan masyarakat hingga berdampak buruk bagi ekonomi.
Sebab, dengan kebijakan tersebut, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya.
• BREAKING NEWS Kasus Baru Positif Corona di Lampung & Sumut, Update Nasional: 19 Meninggal, 11 Sembuh
• UPDATE Penyebaran Corona di Indonesia Rabu (18/03) : 227 Positif, 19 Meninggal Dunia, dan 11 Sembuh
• Hari Pertama Lockdown di Malaysia Gagal Total, Pelanggaran Banyak, Dewan Murka Ancam Beri Sanksi
Tempat-tempat yang mengundang atau membuat orang berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan ditutup.
Kota dan negara yang di-lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain.
"Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang-seorang."
"Tentu masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebijakan ini juga ada risiko-risikonya."
"Termasuk kerugian dari sisi ekonomi," kata SBY.
"Tetapi kebijakan dan tindakan itu harus diambil."
"Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Di Indonesia sendiri, SBY melihat sudah mulai ada langkah serius yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi penyebaran corona.
Namun, dia juga menilai pemerintah harus melakukan koreksi atas langkah-langkah awal yang dilakukan.
"Mungkin awalnya terlalu percaya diri (overconfident), menganggap enteng (underestimate), sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat (misleading)," kata dia.
• VIRAL Video PDP Corona Tak Dilayani Saat Minta Diperiksa Covid-19, RS Mitra: Fasilitas Belum Ada
• Fadli Zon Soroti Debat Haris Azhar & Ali Ngabalin Soal Alat Cek Corona, Ungkap Kemungkinan Ini
• 5 Persiapan Social Distancing agar Tidak Stres, Tetap Sehat di Tengah Intaian Pandemi Corona
"Tapi itu sudah lewat."
"Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata," ujar dia.
SBY mengatakan, rakyat akan merasa tenang dan tak akan panik apabila rakyat yakin pemerintahnya melakukan langkah-langkah yang benar, tepat dan kredibel.
Rakyat juga akan tenang jika mereka terus diberikan informasi yang diperlukan, disertai apa yang pemerintah harapkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan warga.
"Masyarakat juga mengharapkan guidance yang diterima dari pemerintah klop satu sama lain."
"Tidak ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata SBY.
Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau isolasi dalam menghadapi penyebaran virus corona Covid-19.
Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat."
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda."
"Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
• Seorang Dokter Jadi PDP Covid-19 Pertama di Sumut Meninggal di RS Adam Malik, Sempat ke Luar Negeri
• Hotman Paris Imbau Kurung Diri Cegah Corona, Tak Ingin Makin Parah: Waktunya Minta Bantuan China?
• 5 Persiapan Social Distancing agar Tidak Stres, Tetap Sehat di Tengah Intaian Pandemi Corona
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Sejumlah negara memang melakukan kebijakan lockdown dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19.
Negara itu seperti Italia, Filipina, Irlandia.
Adapun, negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, menjadi negara terbaru yang melakukan kebijakan lockdown.
Malaysia menerapkan kebijakan lockdown sejak hari ini, Rabu (18/3/2020) hingga 31 Maret 2020. (TribunNewsmaker/ *)
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Opsi Lockdown Saat Atasi Virus Corona, SBY Contohkan Negara Lain".