Sempat Bersitegang dengan Anies Baswedan Soal Bansos, Muhadjir: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur
Muhadjir Effendy mengaku sempat tegang dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19.
Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota hingga saat ini masih menjadi perdebatan panas sejumlah pihak.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai hal tersebut.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos)."
"Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual antara pemerintah pusat dengan sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
• SAAT Nama Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahok Jadi Idol KPOP Versi Kreativitas Halu
• Tanggapi Soal Bansos Salah Sasaran, Anies Baswedan: 98,4 Persen Sudah Didistribusikan dengan Baik
• Laporkan Kegiatan Salat Tarawih ke Anies Baswedan Via Sosmed, Rumah Warga di Pulogadung Diserang
Dalam rapat tersebut, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Muhadjir mengatakan, saat itu Anies menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
• Satu Suara dengan Anies, Sandiaga Uno Usul KRL Distop Jika Corona Terus Bertambah: Dahulukan Nyawa
• Minta Anies Baswedan Tutup Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB, Kemenhub: Masih Buka Denda Saja
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Lalu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.
Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.
Padahal tidak demikian.
