Pemerintah Sering Dianggap Mencla-mencle Dalam Penanganan Corona, Berikut Penjelasan Moeldoko

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah sering dianggap mencla-mencle dalam menangani pencegahan wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Tak sedikit yang menilai informasi yang diberikan pemerintah antara satu pihak dengan pihak yang lain berbeda.

Rupanya, hal ini memang diakui oleh pihak istana sendiri.

Mereka mengakui, komunikasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia, belum optimal.

Masih ada pembantu presiden yang tak bisa memilah-milah mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan yang sudah keputusan final.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

• Moeldoko Tanggapi Beda Singapura & Indonesia dalam Mencegah Corona, Najwa Shihab Ungkap Harapan Ini

• Kritikan Pedas Anggota DPR Soal Keputusan Jokowi Naikkan BPJS: Tak Peka, Kurang Beretika & Berempati

• Kecewa Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Wakil Ketua Komisi IX DPR: Ini Tidak Layak dan Kurang Beretika

"Ada yang padahal (informasi) itu untuk diskusi di dalam. Tapi keluar," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Akibatnya, informasi tersebut menjadi narasi publik.

Sehingga seolah-olah itu menjadi keputusan pemerintah.

Padahal, belum tentu menjadi keputusan karena mesti dikaji terlebih dahulu.

Selain itu, ada pula pembantu presiden yang tidak mampu menjelaskan programnya secara komprehensif dan lugas.

• Moeldoko Beri Komentar Soal Survei yang Sebut Kinerja Maruf Amin di Bawah Presiden Jokowi

• Naikkan Iuran BPJS di Tengah Corona, Pemerintah Dinilai Tentang Putusan MA, Tak Peka, & Hilang Nalar

Hal itu seringkali terjadi dan menyebabkan mispersepsi di publik.

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinilai sempat offside dalam menyampaikan pernyataan.

"Beliau kan sempat mengatakan bahwa (pesawat komersial diperbolehkan) untuk pebisnis."

"Nah, kata-kata itu tidak ada sama sekali di sidang kabinet sebelumnya," ujar Moeldoko.

"Yang ada itu adalah orang dengan kepentingan khusus, kebutuhan khusus."

"Ada syaratnya itu lengkap dan jelas," lanjut dia.

Secara pribadi, Moeldoko memaklumi hal itu.

Sebab, Budi Karya baru saja sembuh dari Covid-19.

Selama menjalani proses perawatan intensif, Budi Karya pun tidak mengikuti dinamika penanganan virus corona di Indonesia sehingga wajar apabila ada selip lidah satu dua kata.

"Jadi begitu sembuh, masuk, aktif langsung situasinya seperti ini."

"Nah, beliau enggak mengikuti proses panjang sebelumnya," ujar Moeldoko.

• Minta Pemerintah Batalkan Kenaikkan BPJS, Waketum PAN: Rakyat Makan & Kerja Susah, PHK di Mana-mana

• Suami di Sidoarjo Tusuk Istrinya Karena Tak Mau Bangun Siapkan Sahur, Sempat Cekcok Masalah Motor

Pola komunikasi publik para pembantu presiden ini semakin ruwet karena belum seluruh dari mereka memiliki tim internal yang mapan, terutama tim komunikasi publik.

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 ini diketahui baru berjalan sekitar enam bulan sebelum wabah virus corona menerjang pada Maret 2020.

Konsolidasi internal kementerian belum sepenuhnya optimal.

"Sehingga seolah-olah, ini piye toh karepnya pemerintah? Mencla-mencle, enggak konsisten."

"Satu sisi menyelenggarakan PSBB, pada sisi yang lain membuka transportasi. Padahal tidak begitu," ujar Moeldoko.

"Padahal PSBB masih sama. Enggak ada yang berubah ya PSBB. Mudik dilarang, aktivitas dibatasi," lanjut dia.

• Baim Wong Singgung Nama Ariel Noah Cocok Jadi Suami, Luna Maya Langsung Keplak Suami Paula

Ia pun menegaskan, pada dasarnya hal-hal itu bukanlah menjadi suatu alasan yang bisa dimaklumi.

Pemerintah, lanjut Moeldoko, terus melakukan perbaikan supaya penanganan wabah virus corona dapat optimal.

Sosialisasi pencegahan Covid-19 terus digencarkan.

Penerapan PSBB diklaim tak kendor sedikit pun.

Begitu juga penelusuran terhadap pasien positif baru sekaligus perawatan pasien di rumah sakit.

Semuanya masih terus dilakukan.

Kasus virus corona di Indonesia sendiri, hingga Rabu, masih terus bertambah.

• Minta Pemerintah Batalkan Kenaikkan BPJS, Waketum PAN: Rakyat Makan & Kerja Susah, PHK di Mana-mana

Data yang dipaparkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menunjukkan, terdapat penambahan kasus sebanyak 689 dibandingkan Selasa kemarin.

Dengan demikian total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 15.438.

Dari jumlah itu, 1.028 orang meninggal dunia dan 3.287 orang dinyatakan sembuh. (TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah yang Mencla-mencle dan Penjelasan Istana...".