Kritikan Pedas Anggota DPR Soal Keputusan Jokowi Naikkan BPJS: Tak Peka, Kurang Beretika & Berempati

Berikut kritikan pedas beberapa anggota DPR terkait keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS.

Kolase TribunNewsmaker - Biro Pers Setpres/Laily Rachev dan Tribunnews/ Herudin
Presiden Jokowi dan Fadli Zon. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai pro dan kontra di masyarakat.

Perlu diketahui, kenaikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Presiden Joko Widodo sudah meneken baleid-nya pada Selasa (5/5/2020).

Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona Covid-19.

"Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," kata Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (13/5/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

Naikkan Iuran BPJS di Tengah Corona, Pemerintah Dinilai Tentang Putusan MA, Tak Peka, & Hilang Nalar

Kecewa Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Wakil Ketua Komisi IX DPR: Ini Tidak Layak dan Kurang Beretika

Minta Pemerintah Batalkan Kenaikkan BPJS, Waketum PAN: Rakyat Makan & Kerja Susah, PHK di Mana-mana

Presiden Joko Widodo naikkan iuran BPJS Kesehatan
Presiden Joko Widodo naikkan iuran BPJS Kesehatan (Kolase Tribunstyle.com, Instagram @jokowi)

Meski iuran dinaikkan, Airlangga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi.

Dia mengatakan, subsidi dan iuran tetap diperlukan agar operasional BPJS Kesehatan dapat terus berjalan.

"Nah ini yang tetap diberikan subsidi.Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan," tutur dia.

Sontak, langkah pemerintah ini turut mendapatkan kritikan pedas salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Berikut beberapa kritikan mereka seperti dirangkum oleh tim TribunNewsmaker.com:

Fadli Zon Kritik Langkah Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Resep Ini Makin Miskinkan Rakyat

Jokowi Naikkan Iuran BPJS Hampir 100 Persen, Ini Rincian Biaya Kelas 1, 2 dan 3 pada Tahun 2020-2021

1. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto 

Ketua DPP Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Ketua DPP Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Irsan Yamananda
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved