Pemerintah Dituding Bungkam Suara Kritis KAMI, Mahfud MD Sebut Tak Ada yang Baru: Tak Usah Dipikir

"Kritis bahwa demokrasi dibangun pemerintah oligarki kita juga sering katakan dulu jadi ndak yang baru juga, " kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan pemerintah juga tak tertarik untuk membidik KAMI.

Mahfud MD menekankan, pemerintah untuk orangnya sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.

"sehingga kita ndak tertarik bahwa KAMI yang harus dibidik, orangnya saja, bahwa kebetulan sedang ikut KAMI orang itu, kan dulunya gak ikut kami mereka, sejak dulu sudah kritis dan belum ada KAMI ketika mereka kritis terus apa kaitannya dengan KAMI," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan memang dalang kerusuhan demo itu ada dan ada yang membiayai.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap terbuka dengan aspirasi buruh dan rakyat.

Namun, jika ada kerusuhan tetap ditindak polisi karena itu sudah kriminal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta publik perpikir positif.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan penangkapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bukan menjadi ranah istana.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan hal itu merupakan ranah kepolisian jika ada hal-hal yang diduga melanggar undang-undang.

"Ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa ranahnya bukan lagi ranah Istana. Ini ranah penegak hukum kepolisian negara," tegas Ali Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin meminta publik berpikir pospitif.

"Untuk menemukan titik temu dalam upaya yang dilakukan kepolisian, tentu polisi sangat profesial dalam menerapkan undang-undang yang ada," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin berharap semua pihak mendukung penyelidikan terhadap oknum pendemo yang menimbulkan kerusuhan di berbagai wilayah.

"Biarlah kita menyerahkan ini kepada kepolisian, tentu kita harus hormati dan hargai karena apa yang dilakukan polisi tentu ada koridor hukum yang dihormati dan dijunjung tinggi" tandasnya.