Luhut Sebut Ada Pejabat Hadir Dalam Kerumunan yang Abaikan Protokol Covid di Jakarta, Sindir Siapa?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan komentar mengenai kerumunan massa di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menyayangkan massa yang mengabaikan penerapan protokol kesehatan di Petamburan tersebut.

Mengingat, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.

"Kita tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru, dan itu sudah ada evidence (bukti) sama kita," kata Luhut dilansir dari Kompas.com.

"Seperti di Jakarta kita sangat menyayangkan terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik," imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu turut menyayangkan adanya pejabat pemerintah yang hadir dalam kerumunan tersebut.

Baca juga: Pembelaan Pemprov DKI Soal Acara Habib Rizieq: Jumlah Petugas Terbatas & Massa Bukan Tamu Undangan

Baca juga: Buntut Acara Habib Rizieq: 2 Kapolda Dicopot Hingga Anies Baswedan Diperingatkan & Dipanggil Polisi

Baca juga: Tiga Hari Setelah Hadiri Acara Rizieq Shihab di Tebet, Wagub DKI Jakarta: Jangan Ada Kerumunan Lagi

"Disayangkan juga pejabat ada yang hadir dalam kerumunan itu," imbuh Luhut tanpa menyebut secara gamblang kerumunan yang dimaksud.

Selain itu, Luhut juga menyoroti seorang tokoh yang tidak melakukan prosedur karantina.

Lagi-lagi, Luhut tidak menyebut secara gamblang tokoh yang dimaksud.

Berdasarkan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu, Luhut harus melakukan karantina selama satu minggu sebelum kemudian melakukan aktivitas.

"Saya kembali dari Yunnan tiga minggu yang lalu itu satu minggu saya quarantine (karantina) sebelum saya melakukan kegiatan yang lain," ungkap Luhut.

Baca juga: Mengapa Menkes Terawan Malah Puji Jokowi & Luhut di Forum WHO & Tak Paparkan Data Covid-19?

"Begitu juga nanti setelah balik dari Amerika, kami juga ada prosedur harus quarantine."

"Saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik dari.. terutama balik dari negara-negara yang dianggap bermasalah," imbuh dia.

Luhut menambahkan, semua lapisan masyarakat harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan Covid-19 demi memutus penyebaran virus tersebut.

Penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak penting untuk terus dilakukan.

Mantan Menko Polhukam itu menilai tingkat kematian nasional dari sejumlah provinsi yang berkontribusi besar terhadap mayoritas kasus nasional hingga kini terus menunjukkan perbaikan.

Namun, ia mengaku ada beberapa provinsi yang juga masih mengalami masalah di sana sini.

Baca juga: Habib Rizieq Akui Langgar Protokol Kesehatan : Mudah-mudahan Kita Dijauhkan dari Penyakit

"Kalau terus kita disiplin, tidak ada yang aneh-aneh pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat, membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa meng-contain (menahan) Covid-19 ini sampai nanti kita menunggu vaksinasi yang Insya Allah akan kita lakukan pada akhir tahun ini," ujar Luhut.

Seperti diberitakan, di Jakarta telah terjadi kerumunan yang menimbulkan kekhawatiran peningkatan kasus Covid-19.

Mulai dari massa Front Pembela Islam (FPI) yang menjemput pemimpin mereka Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga menggelar kegiatan pernikahan anaknya.

Padahal, ada penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan apabila seseorang datang dari luar negeri dengan menjalani karantina selama 14 hari.

Rizieq Shibab justru menerima tamu di kediamannya di daerah Petamburan sejak tiba di Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah satu tamu yang datang ke kediaman Rizieq.

Pertemuan antara Anies dan Rizieq pada Selasa malam itu dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.

Baca juga: POPULER - Beri Masker ke Acara Rizieq Shihab Tuai Pro Kontra, Doni Monardo: Bukan Upaya Dukungan

Pertemuan Anies dan Rizieq terungkap melalui sebuah unggahan foto di media sosial Instagram Tengku Zulkarnain yang diberi judul "Pertemuan Empat Shahabat".

Pada Hari Sabtu (14/11/2020), Rizieq Shihab kembali membuat kerumunan dengan mengadakan acara pernikahan anaknya.

Wagub DKI Jakarta Hadir di Acara Pernikahan Putri Rizieq Shihab

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terlihat turut serta dalam salah satu acara yang menimbulkan kerumunan. 

Pria yang akrab disapa Ariza ini sempat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2020).

Dilansir dari akun YouTube Front TV, Ariza menyampaikan pidato di hadapan keramaian jemaah perayaan Maulid.

Baca juga: POPULER - Acara Habib Rizieq Mengundang Kerumunan, Anies Baswedan Ngaku Sudah Beri Surat Peringatan

Ia lebih banyak memberikan ceramah agama dalam sambutannya.

"Mari membantu sesama yang membutuhkan, bersedekah kepada orang yang lemah dan membantu mereka yang membutuhkan," ujar dia.

Ariza juga menyanjung Rizieq Shihab yang dinilai sudah menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dengan baik.

"Dan ulama mengikuti Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memikirkan umatnya, mengajak menegakkan shalat menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana ulama kita Habib Rizieq Shihab dan ulama lainnya," kata dia.

Akan tetapi, selang tiga hari kemudian, Ariza meminta agar tidak ada lagi kerumunan di Jakarta, termasuk untuk kegiatan keagamaan.

"Kami minta jangan lagi ada kerumunan di seluruh Jakarta, kegiatan-kegiatan apa pun termasuk kegiatan keagamaan," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Dia juga meminta masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk melakukannya dengan jumlah peserta yang terbatas, sesuai dengan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Selain itu, jika bisa, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan.

"Kami minta dilakukan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol Covid-19, sesuai dengan ketentuan yang ada, regulasi yang ada."

"Kemudian kami minta sedapat mungkin dilakukan secara online, secara virtual," ucap Ariza.

Baca juga: Tuai Kritikan Pedas Dinilai Izinkan Rizieq Shihab Gelar Acara Berkerumun, Ini Kata Anies Baswedan

Ariza menambahkan, apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal tertinggi Rp 50 juta.

Namun, jika pelanggaran tersebut diulangi lagi, maka denda yang dikenakan bisa bertambah dua kali lipat menjadi Rp 100 juta.

"Kemudian ketika ada pelanggaran kami tindak, diberikan sanksi yang tertinggi Rp 50 juta, kalau diulang lagi sanksi dua kali lipat, Rp 100 juta dan seterusnya," tutur Ariza.

Presiden minta Mendagri tindak tegas Kepala Daerah

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan atau menegur kepala daerah agar bisa memberikan conoth baik kepada masyarakat.

"Jangan malah ikut berkerumun," kata Presiden dalam siaran pers resmi Istana Kepresidenan.

Ia mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, lanjut Jokowi, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ia pun menambahkan, keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi.

Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi."

"Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," kata Presiden.

Anies Baswedan Ngaku Sudah Beri Surat Peringatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memberikan tanggapannya.

Ia mengaku sudah mengirimkan surat mengenai aturan penyelenggaraan acara kepada Rizieq Shihab sebagai penyelenggara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Baca juga: POPULER - Kegiatan Habib Rizieq Timbulkan Kerumunan, Dikhawatirkan Picu Lonjakan Covid, Ini Kata FPI

Anies mengatakan, surat aturan penyelenggaraan tersebut sudah dikirimkan melalui Wali Kota Jakarta Pusat.

"Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Namun sayangnya, surat aturan yang diberikan Anies tersebut tidak digubris oleh Rizieq Shihab sehingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan tetap terjadi. Akhirnya terjadi pelanggaran terkait kerumunan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Pelanggaran kerumunan itu dibenarkan dari keluarnya surat pemberian sanksi denda Rp 50 juta dari Satpol PP DKI Jakarta kepada Rizieq Shihab.

"Berdasarkan pengamatan kami serta kondisi atas fakta yang terjadi dalam acara tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19," tulis Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dalam surat sanksi, Minggu (15/11/2020).

Acara yang berlangsung pada 14 November di Jalan Petamburan II, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tersebut melanggar dua Peraturan Gubernur (Pergub) sekaligus, yaitu Pergub Nomor 79 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 80 Tahun 2020.

Baca juga: Soal Resepsi Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Ketua Satgas: Pemprov DKI Tak Pernah Mengizinkan

Anies juga mengancam apabila pelanggaran kerumunan pada masa PSBB terjadi berulang kali dan dilakukan orang yang sama maka akan diberlakukan sanksi denda progresif yang maksimal dikenakan hingga Rp 150 juta.

Dia juga menegaskan, untuk menjatuhkan sanksi, tidak ada pertimbangan lain selain menegakkan Pergub yang sedang berlaku pada masa PSBB transisi.

"Ada Pergub, jadi kalau ngasih denda itu bukan pakai pertimbangan," kata Anies.

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak main-main dan serius dalam menegakkan protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Dia menuturkan, ketegasan tersebut tercermin dalam sanksi yang diberikan oleh penyelenggaraan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

"Jadi Jakarta itu serius di dalam usaha untuk menegakkan protokol kesehatan. Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda," ujar Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).

Anies mengatakan, sanksi denda yang diberikan kepada Rizieq Shihab karena membuat acara yang menimbulkan kerumunan tidak main-main.

Denda dengan besaran Rp 50 juta, tutur Anies, bisa membuat perilaku orang yang dijatuhi denda berbeda.

"Rp 50 juta itu membentuk perilaku, karena begitu orang dengan Rp 50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp 50.000-Rp 200.000," kata Anies.

Itu pun, lanjut Anies, sudah diterapkan dalam banyak kasus. Hanya saja, saat ini karena kasusnya mengundang perhatian publik jadi sanksi denda bisa tersorot.

"Hanya saja, selama ini kan tidak kelihatan, sekarang kan kelihatan," kata Anies.

Mahfud MD tanggapi kerumunan acara Habib Rizieq

Terkait kerumunan acara Habib Rizieq Shihab, Mahfud MD akhirnya buka suara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Seperti yang diketahui, kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia menimbulkan sejumlah kerumunan.

Hal ini lantaran Habib Rizieq menggelar acara yang dihadiri oleh para pendukung dan pengikutnya.

Kerumunan massa terjadi dalam acara Maulid Nabi yang digelar oleh pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini.

Selain itu, massa juga menghadiri pesta pernikahan Syarifah Najwa Shihab, yang merupakan putri Habib Rizieq.

Baca juga: Soal Kerumunan Habib Rizieq, Warga Luapkan Kritik untuk Pemerintah, Sebut Standar Ganda, Respon FPI

Baca juga: Soal Resepsi Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Ketua Satgas: Pemprov DKI Tak Pernah Mengizinkan

Kerumunan massa dengan jumlah kurang lebih 10 ribu orang ini pun menjadi sorotan.

Terlebih mereka tak menerapkan protokol kesehatan.

Tak ada jaga jarak, massa justru berdesakan menghadiri acara Habib Rizieq.

Warga pun meluapkan kritikan terkait acara yang digelar oleh Habib Rizieq.

Kritikan tersebut juga mereka layangkan kepada pemerintah.

Selain pemerintah, warga juga membanjiri akun Instagram Polda Metro Jaya dengan berbagai macam respon.

Terkait hal tersebut, Mahfud MD menyebut bahwa Pemprov DKI lah yang harusnya bertanggung jawab.

Ini berdasarkan aturan dan hierarki kewenangan Pemprov DKI Jakarta atas aktivitas di wilayahnya.

"Penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Mahfud mengatakan, pemerintah menyesalkan adanya kerumunan massa dalam kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq yang berlangsung di Petamburan, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Apalagi, kata Mahfud, pemerintah juga sebelumnya telah memperingatkan Anies supaya pihak penyelenggara benar-benar mematuhi protokol kesehatan.

"Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," ucap dia.

Untuk itu, Mahfud memperingatkan kepada setiap kepala daerah hingga aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Rizieq Shihab Akui Langgar Protokol Kesehatan Bahkan Sulit Jaga Jarak : Habib Aja Duduk Susah

Baca juga: Polda Metro Jaya Tutup Mulut Diprotes Soal Beda Tindakan Tangani Kerumunan pada Massa Habib Rizieq

Ia memastikan, pemerintah juga akan memberlakukan penegakan hukum terhadap kegiatan yang bisa menciptakan kerumunan massa.

"Pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar," kata Mahfud.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan memberikan denda administratif sebesar Rp 50 juta kepada Front Pembela Islam (FPI) dan petingginya, Rizieq Shihab.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengungkapkan, ada pelanggaran protokol kesehatan pada perhelatan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020).

Arifin mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberian sanksi kepada Rizieq Shihab pada Minggu (15/11/2020).

"Berlaku semua sama.

Penegakan protokol Covid-19 berlaku untuk semua, tidak ada pengecualian," kata Arifin kepada wartawan, Minggu.

Dalam suratnya, Arifin menyebut, pelanggaran yang dimaksud yakni tidak adanya pembatasan jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan.

"Pokoknya acara apa pun yang dilakukan ketika bertentangan dengan protokol Covid-19 maka itu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan," kata Arifin.

Menurut dia, Rizieq menerima dan bersedia membayar denda yang diberikan.

"Respons (Rizieq) baik, menerima untuk kami menegakkan aturan disiplin.

Kami sudah sampaikan dan sudah dikenakan denda dan sudah diselesaikan," ucap Arifin.

Menurut dia, acara tersebut melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 799 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Pada Sabtu malam, Rizieq Shihab membuat acara pernikahan putrinya, yang mengundang kerumunan di Petamburan.

Ia menikahkan putrinya, Sharifah Najwa Shihab sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Imbas dari acara ini, Jalan KS Tubun kembali ditutup, para peserta acara juga memadati lokasi.

(TribunNewsmaker/ *)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Sindir Pejabat yang Hadiri Kerumunan di Petamburan".

BACA JUGA : di Tribunnews.com dengan judul Luhut Sebut Ada Pejabat Hadir Dalam Kerumunan yang Abaikan Protokol Corona di Jakarta, Sindir Siapa?