Penyebab Utama Kini Banyak Polisi Memiliki Kinerja Buruk, Wakapolri Dedi Prasetyo Bongkar di DPR

Ringkasan Berita:

• Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa 67 persen dari total 4.340 Kapolsek dinilai memiliki kinerja yang buruk (under performance).
• Penyebab utama tingginya angka under performance di tingkat Kapolsek adalah karena hampir 50% posisi tersebut diisi oleh perwira lulusan Pendidikan Alih Golongan (PAG).
• Selain Kapolsek, evaluasi juga menunjukkan adanya 36 dari 440 Kapolres yang kinerjanya dinilai under performance dan membutuhkan perbaikan segera.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo membuat pernyataan mengejutkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (18/11/2025).

Dalam evaluasi internal Polri, ia mengungkap bahwa mayoritas Kapolsek memiliki kinerja yang buruk (under performance).

Menurut Komjen Dedi, ada satu penyebab utama di balik rendahnya kinerja para Kapolsek tersebut.

Penyebab Utama Kinerja Kapolsek Menurun

Komjen Dedi Prasetyo secara spesifik menyoroti tingkat Kapolsek, di mana 67?ri 4.340 Kapolsek dinilai under performance.

Menurutnya, penyebab utama di balik angka yang mengkhawatirkan ini adalah latar belakang pendidikan mayoritas perwira yang mengisi jabatan tersebut.

"Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG," sambung Dedi.

Baca juga: Sosok GRAy Sugih Oceania, Putri Raja Solo Pakubuwono XIII yang Sudah Lama Wafat Mendahului Ayah

PAG yang dimaksud adalah singkatan dari Pendidikan Alih Golongan program yang digunakan untuk kenaikan pangkat anggota Polri dari Bintara ke Perwira.

Komjen Dedi mengindikasikan bahwa perwira lulusan jalur ini menjadi faktor dominan dalam rendahnya performa di tingkat Kapolsek.

Selain Kapolsek, Komjen Dedi juga mencatat bahwa ada 36 dari 440 Kapolres yang juga terindikasi under performance, dan hal ini menjadi catatan penting bagi Polri untuk segera melakukan perbaikan.

Tujuan Utama Reformasi Polri

Tujuan reformasi Polri adalah untuk menciptakan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya, serta melayani masyarakat dengan adil dan humanis. 

Reformasi ini mencakup pembenahan budaya, penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memastikan Polri tidak menjadi alat kekuasaan.

Baca juga: Akun TikTok Ini Berulang Kali Beritakan Ammar Zoni Meninggal, Netizen Hampir Terjebak, Kini Dikecam

• Profesionalitas dan independensi:

Mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta menempatkan semua orang setara di hadapan hukum (equality before the law).

Mengurangi pengaruh politik dalam tugas kepolisian agar tidak menjadi alat kekuasaan.

• Pelayanan dan perlindungan masyarakat:

Mengembalikan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat sejati.