Breaking News:

Ketua FPI Pekanbaru Ditangkap Seusai Bubarkan Aksi Tolak Rizieq, Polisi: Setiap Warga Bebas Bersuara

Beredar kabar bahwa Ketua FPI Kota Pekanbaru HT ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Editor: Irsan Yamananda
snopes.com
ilustrasi 

"Mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada kerasahan dengan membuat aturan menurut dia sendiri," imbuhnya gemas.

tribunnews
Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman (tengah), seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi. (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Dudung Abdurachman menegaskan Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat diwajibkan mematuhi peraturan yang telah ada.

"Ini negara hukum," tegas Dudung Abdurachman.

"Kita akan berikan himbauan tentang hukum yang berlaku, bukan hukumnnya dia," imbuhnya.

Pangdam Copot Baliho Habib Rizieq, Haris Azhar Singgung Masa Lalu: TNI Ikut dalam Kehidupan Sosial

Pada Jumat (20/11/2020), Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui bahwa ia memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Di mata Dudung Abdurachman pemasangan spanduk dan baliho Habib Rizieq Shihab itu tanpa izin.

Dudung Abdurachman kemudian mengatakan, awalnya, sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.

Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho itu. Maka, TNI pun turun tangan.

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Aksi turun tangan TNI itu ternyata malah menjadi bahan pertanyaan sejumlah pihak, termasuk dari Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar.

Mulanya Haris Azhar menegaskan apa yang diperintahkan Pangdam Jaya tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI.

Hal tersebut disampaikan Haris Azhar saat menjadi narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Petang TV One, pada Minggu (22/11/2020).

"Kalau sesuai tupoksi ya tidak," ucap Haris Azhar.

Menurut Haris Azhar yang memiliki wewenang untuk membereskan baliho dan spanduk tak berizin adalah Satpol PP setempat.

"Bagus kok itu ditindak tapi itu masalah ketertiban umum yang biasanya ditangani oleh Satpol PP," jelas Haris Azhar.

"Nah kalau sampai TNI yang turun tangan, muncul sejumlah pertanyaan dan poin off kritik," imbuhnya.

Ia mempertanyakan keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho apakah itu artinya permasalahan sudah termasuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan.

Haris Azhar kemudian menyinggung dua tugas konvensional TNI, perang dan non perang.

"Bisa kalau sampai TNI turun tangan, apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan?" tanya Haris Azhar.

"TNI dilibatkan kan ada dua tugas yang konvensionalm, satu yang non perak perang dan 2 yang perang,"

"Yang perang menurut saya Rizieq Shihab itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai entitas perang dalam artian hukum," imbuhnya.

Haris Azhar lalu mengatakan sebelum membiarkan TNI turun tangan, apakah pihak Satpol PP ataupun kepolisian sudah dilibatkan dalam proses penurunan baliho tersebut.

"Sampai TNI dilibatkan. Apakah Satpol PP polisi bisa berjalan? Kalau memang itu semua sudah bisa berjalan, apakah TNI diperintahkan oleh otoritas politik untuk melakukan ini semua?" ucap Haris Azhar.

Mantan Koordinator KontraS itu lalu khawatir apabila Satpol PP dan polisi belum dilibatkan, maka akan terulang peristiwa di masa lalu, tepatnya saat di Orde Baru.

"Kalau ini tidak dilakukan. Saya khawatir ini seperti dahulu kala, TNI ikut serta dalam kehidupan sosial atau kehidupan politik," tegas Haris Azhar.

Sudjiwo Tedjo Berkicau 

Pantauan TribunJakarta.com, di media sosial Twitternya Sudjiwo Tedjo mengatakan sebaiknya para TNI juga ikut turun tangan dalam memberantas korupsi.

Pasalnya menurut pemain film Gundala Putra Petir itu korupsi dapat menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia.

tribunnews
Aparat TNI mendampingi polisi dan Satpol PP membongkar baliho liar bergambar Rizieq Shibab di Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). (WARTA KOTA/DESY SELVIANY)

"Bila patut diduga ormas ini mengancam keutuhan NKRI shg serdadu harus turun tangan,

sebaiknya serdadu turun tangan juga membereskan korupsi, jangan KPK,

sebab korupsi tak kalah daya hancurnya terhadap keutuhan NKRI," tulis Sudjiwo Tedjo.

Sudjiwo Tedjo menyadari kicauannya soal TNI VS FPI pasti akan menimbulkan pro dan kontra.

tribunnews
Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta (Pangdam Jaya) TNI AD, Mayjen TNI Dudung Abdurachman (tengah), seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi. (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

"Sila kalau mau maki-maki aku karena IQmu menyangka kubela ormas ini," tulis Sudjiwo Tedjo.

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka".

BACA JUGA : di Tribunnews.com dengan judul Ketua FPI Pekanbaru Diciduk Setelah Bubarkan Aksi Tolak Rizieq, Polisi: Setiap Warga Bebas Bersuara.

Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved