6 Alasan Usul Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Jakarta 2021 Harus Ditolak, Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Anggota Dewan dinilai memanfaatkan kewenangan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi sekaligus memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius kepada Kompas.com, pada Kamis (3/12/2020).

Tak hanya itu, anggota Dewan juga menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap nasib warga di tengah pandemi.

"Paling mungkin menjelaskan (alasan) usulan (anggaran) fantastis itu adalah dengan mengatakan bahwa DPRD memang tak punya kepedulian nyata terhadap situasi nyata warga DKI," ujar Lucius.

Baca juga: Soroti Toa Anies Baswedan, DPRD DKI Nilai Alat Deteksi Bencana Karya Siswa SMK Gowa Lebih Rasional

Baca juga: Penampakan Ruang Kerja Tri Rismaharini, Anggota DPRD DKI: Jakarta Duit Banyak Nggak Bisa Gini

2. Angka kemiskinan di Jakarta naik

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada Maret 2020, warga miskin di DKI Jakarta naik sebesar 1,11 persen dibanding data terakhir pada September 2019.

Warga miskin Ibu Kota bertambah 118.600 orang menjadi 480.860 orang pada Maret 2020.

Jumlah tersebut setara dengan 4,53 persen dari total penduduk Ibu Kota.

Angka kemiskinan tersebut merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir dan hampir menyamai kondisi Jakarta 20 tahun lalu.

Kala itu, jumlah warga miskin Ibu Kota setara dengan 4,96 persen dari total penduduk Ibu Kota.

Tingkat ketimpangan sosial di Jakarta juga meningkat yang ditunjukkan dari indeks gini sebesar 0,399 pada Maret 2020, sedangkan indeks gini pada September 2019 adalah 0,391.

Selanjutnya, indeks kedalaman kemiskinan di Ibu Kota juga naik dari 0,397 pada September 2019 menjadi 0,590 pada Maret 2020.

Itu berarti jurang kemiskinan di DKI Jakarta semakin dalam.

Selain itu, indeks keparahan kemiskinan naik 0,042 poin dari 0,072 pada September 2020 menjadi 0,114 pada Maret 2020.

Artinya, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin parah.