Benarkah Penolak Vaksin Covid-19 Dapat Sanksi Pidana? Pengamat Hukum Sebut Terlalu Berlebihan

Namun sayangnya, pemerintah seperti gagal mendapat kepercayaan masyarakat.

Padahal, kepercayaan publik ini merupakan modal awal pemerintah pada pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

"Persoalannya adalah, sepertinya pemerintah gagal membuat masyarakat ini percaya pada program pemerintah,"

"Pemerintah tidak berhasil membangun kepercayaan publik yang kemudian, itu menjadi modal awal pemerintah vaksinasi ini," jelas Taufiq.

Ia juga mengajak masyarkat untuk ikut mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini.

Program vaksinasi ini dinilai bagus olehnya.

"Sebagai masyarakat biasa, saya menyarankan kepada seluruh masyarakat, mari kita sukseskan program vaksinasi covid," 

"Meski pun, kita dalam kondisi yang mungkin masih bertanya, bagus enggak vaksin, ada dampak negatifnya tidak ya,"

"Namun, apakah asumsi kita yang hanya warga biasa ini, jelas akan lebih baik dari apa yang dilakukan penelitian dari ahli-ahli?," ujar Taufiq.

Ia juga menegaskan kembali soal sanksi pidana yang kurang tepat untuk penolak vaksin Covid-19.

"Bagi pemerintah, dimohon sangat untuk tidak terlalu keras,"

"Sanksi pidana itu, menurut saya, tidak tepat kalau diterapkan pada program vaksinasi," pungkas Taufiq.

Menkes: Ada Wamen yang Ucapkan Ancaman Pidana Penolak Vaksin, Komunikasi Publik Akan Kami Perbaiki

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperbaiki sosialisasi soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia memahami soal vaksin Covid-19 ini bisa menjadi hal yang sensitif, sehingga diperlukan strategi yang lebih baik untuk merangkul masyarakat.