2 Menteri Bakal Dicopot Presiden Jokowi, Dianggap Kurang Beri Dampak Malah Sibuk Sambut Pilpres 2024
2 menteri bakal dicopot Presiden Jokowi, dianggap kurang beri dampak bagi kemajuan program kerja.
Editor: Candra Isriadhi
TRIBUNNEWSMAKER.COM - 2 menteri bakal dicopot Presiden Jokowi, dianggap kurang beri dampak bagi kemajuan program kerja.
Setidaknya Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti jajaran menterinya untuk tidak lakukan kampanye terselebung.
Mengingat kini sudah mendekati tahun politik untuk menuju Pilpres 2024, harapan Jokowi tentu menterinya fokus urusi rakyat.
Desas-desus, Presiden Jokowi juga bakal mencopot menteri lainnya apabila melakukan manuver sebelum masa jabatan berakhir.
Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.
Pernyataan Ahmad Khoirul Umam ini untuk merespon prediksi Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, terkait kemungkinan adanya reshuffle pada tubuh Kabinet Indonesia Maju, tahun depan.
Bambang Wuryanto sebelumnya menyebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal di-reshuffle apabila maju sebagai calon presiden.
Baca juga: DULU Nikah Mewah Dihadiri Presiden, Artis Kini Jadi Janda Kembang, Cantiknya Saingan dengan Anak
Baca juga: Makin Profesional Gaji Pokok PNS 2023 Bakal Naik, Begini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Apakah akan reshuffle akan menyasar elite partai yang akan maju ke Pilpres 2024? Besar kemungkinan tidak," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).
Menurut Umam, konstruksi kabinet pemerintahan Jokowi cenderung lebih berat pada kalkulasi politik ketimbang perhitungan aspek profesional-teknokratik.
Berkaca dari perombakan-perombakan kabinet sebelumnya, jumlah menteri dari unsur partai politik pun cenderung bertambah dan tidak pernah berkurang.
"Artinya, kecil kemungkinan Jokowi akan me-reshuffle menterinya yang berasal dari partai politik, karena hal itu dinilai akan berdampak langsung pada stabilitas politik di dalam pemerintahan," kata dia.
Ia menilai, mempertahankan menteri yang berasal dari partai politik juga akan menjadi "investasi politik" bagi Jokowi.
"Sehingga siapa pun yang menang, Jokowi akan merasa aman pasca-pergantian kepemimpinan nasional setelah Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
Baca juga: SUKSES Nyanyi Depan Presiden Jokowi, Aksi Farel Prayoga Dapat Kritikan dari Sosok Berpengaruh Ini
Baca juga: Masalah Kita yang Lain Banyak Jokowi Minta Kapolri, Cepat Usut Kasus Brigadir J: Jangan Ditutupi!

Sebelumnya, Bambang memprediksi, reshuffle kabinet baru akan dilakukan pada 2023 menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Bambang menilai, reshuffle akan dilakukan untuk mengganti para menteri yang maju sebagai calon presiden.
"Jadi perombakan ya sah-sah saja. Apalagi kan nanti di bulan September saya pastikan, sudah pasti ada paling tidak kan yang sudah declare kan Pak Prabowo. Kan enggak mungkin jadi Menhan (Menteri Pertahanan) lagi kan. September 2023," kata Bambang, Kamis (18/8/2022).
Selain Prabowo, Pacul mengungkapkan kemungkinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terkena reshuffle pada 2023 jika Airlangga mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2024 dari Partai Golkar.

Meski begitu, Pacul menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Jokowi karena dia menilai Presiden yang lebih memahami soal perombakan kabinet.
"Beliau lebih paham pembantu-pembantunya. Beliau lebih paham pandangan ke depan. "
"Kalau beliau melakukan (reshuffle) supaya bisa menjawab tantangan di depan, kemudian melakukan reshuffle ya dia punya kewenangan," tandasnya.
Komentar Presiden Jokowi Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J
Satu bulan berlalu, kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J belum juga usai.
Bahkan hingga kini motif sebenarnya Ferdy Sambo tega habisi ajudannya sendiri Brigadir J masih menjadi misteri.
Tak hanya itu, istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi juga seolah ikut mendukung sang suami dengan terus tutup mulut.
Menanggapi kasus kematian Brigadir J yang semakin berlarut, Presiden Jokowi pun ambil sikap tegas.
"Ini kan proses hukum sudah berjalan dan juga sudah ada tersangka.
Sudah bolak balik saya sampaikan usut tuntas, buka apa adanya jangan ada yang ditutupi," kata Jokowi dilansir dari Youtube Metro TV, Rabu (17/8/2022).

Jokowi mengakui jika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melaporkan perkembangan kasus Brigadir J yang dibunuh oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Termasuk juga mendapat laporan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Selalu kalau ada masalah yang dianggap rumit disampaikan ke saya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kasus Brigadir J ini juga sebagai momentum bagi Polri untuk kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.
"Ini momentum untuk mereform Polri sebagai koreksi, evaluasi sebagai aparat penegak hukum memang harus mampu menegakan hukum di internalnya sendiri.
Kalau itu terbuka memang Polri bisa dipercaya dalam menangani hukum," ujar Jokowi.
Diketahui, dalam menyoroti kasus Brigadir J, Jokowi sudah empat kali memberikan pernyataan agar kasus ini diusut tuntas tanpa ada yang ditutupi.
Kepada masyarakat yang terus mendesak agar kasus ini segera diungkap tuntas, Jokowi punya pesan tersendiri.
Selain tentunya meminta Polri segera menuntaskan secepatnya kasus ini lantaran permasalahan yang dihadapi bangsa ini tak sekadar kasus ini.
"Saya kira sudah jelas dan ga perlu saya sampaikan berulang-ulang.
Ini sudah jelas dan gausah saya sampaikan berulang.
Ini sudah tugasnya Polri.
Kan sudah empat keli berbicara soal ini, masalah kita yg lain kan juga banyak.
Sejak awal saya sampaikan agar kasus ini diusut dan dituntaskan," kata Jokowi.
(Tribun-Papua.com)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Dua Menteri Ini Terancam Dilengserkan dari Lingkaran Jokowi, Begini Penyebabnya: Astaga!.