MIRIS! 165 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, 3 Pelaku Dibekuk di Cilacap: Untung Rp 2,5 Miliar

Benny mengungkapkan, praktik TPPO di Indonesia sebelumnya sudah disoroti oleh Bank Dunia pada 2017. Padalah menurut data yang tercatat di BP2MI PMI yang resmi hanya 4,7 juta orang.

Sehingga asumsinya, kata dia, ada 4,3 juta orang yang bekerja di luar negeri secara unprocedural dan melalui sindikat penempatan ilegal.

"Presiden sudah menempatkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan negara tidak boleh kalah, negara harus adil dan hukum harus bekerja," tegasnya.

Presiden Joko Widodo tegas menginstruksikan kepolisian untuk tidak mendukung atau menjadi beking sindikat tindak pidana perdangan orang (TPPO).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Mahfud menyebut upaya untuk memberantas simpul-simpul perdagangan orang kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan atau bekingan kepada sindikat TPPO.

Sebab itu, Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kepolisian tidak memberikan bekingan terhadap tindak kejahatan tersebut.

Adapun intruksi tersebut disampaikan Presiden saat rapat internal kabinet membahas masalah TPPO di Istana Kepresidenan.

"Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara," kata Mahfud usai menghadiri rapat internal kabinet, Selasa.

Jokowi, kata dia, menegaskan bahwa tidak ada beking-bekingan bagi para penjahat.

"Tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara," tegasnya.

Selain itu, Mahfud menyebut dalam ratas, Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.

Menurut penjelasannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan akan merestrukturisasi Satgas Tim TPPO.

"Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian Negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” jelasnya.(TribunMedan/Abdi Tumanggor)

Berita ini telah diolah dari artikel TribunMedan.com.