Jelang Pemilu, Surya Paloh dan Megawati Ungkap Kecemasannya, Singgung Netralitas Aparat & Putusan MK

Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.

"Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak," kata dia menambahkan.Disebut dalam posisi sulit

Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDIP.

Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi justru menjadi cawapres Prabowo.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan," ujar Vishnu dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai "tersandera" oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Pilpres 2024 Banyak Dramanya, Bentuk Serangan Balik ke PDIP yang Sakit Hati?

Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," kata akademisi asal Universitas Indonesia itu.

Dia mengatakan para menteri dari PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," kata dia menjelaskan.

Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.

Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.

Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.

PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.