Dilaporkan ke Bawaslu, Cak Imin Tanggapi Santai, Mahfud MD Belum Respons, TPN: Luapan Kegembiraan

TPN Tegaskan Mahfud Tak Langgar Aturan Kampanye

Terpisah, turut menanggapi soal pelaporan tersebut, Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyatakan bahwa Mahfud sama sekali tak melanggar aturan kampanye.

Terkait dengan sosialisasi dan kampanye sendiri sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024.

Di mana, jadwal kampanye akan dilakukan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Baca juga: Survei Elektabilitas Cawapres di Pilpres 2024, Gibran Jauh Unggul Dibanding Mahfud MD & Cak Imin

"Nah, di situ macam-macam larangannya dan setelah saya cek apa yang dilakukan Pak Mahfud pada waktu pencabutan nomor itu, sama sekali tidak ada yang dilanggar," beber Ronny.

Menurut Ronny, pantun yang diucapkan Mahfud itu merupakan ekspresi budaya dan ekspresi kegembiraan untuk menyambut pesta demokrasi.

Kendati demikian, ia tetap menghormati pelapor yang melaporkan kasus ini.

Elite PKB Sebut Pelaporan Terkesan Hanya Cari Sensasi

Menanggapi pelaporan terhadap Cak Imin atas pantun di KPU, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai laporan tersebut terkesan hanya mencari sensasi.

Selain itu, pelaporan itu juga dianggap bertujuan menyudutkan salah satu kandidat.

"Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya," kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu.

Jazilul pun berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena dianggap hanya mencari sensasi.

"Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun, pantun itu metafora," tandas Jazilul

Sebagai informasi, sebelumnya, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024.

Anies Baswedan-Cak Imin mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar-Mahfud mendapat nomor urut 3.