Para Artis & Influencer Mengeluh ke Ganjar Pranowo soal Royalti Hak Cipta: Harus Ada Kepastian Hukum

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendengarkan keluhan dari para artis dan influencer.

Para artis dan influencer itu mengeluh soal royalti hak cipta hingga kontrak kerja di dunia hiburan Tanah Air.

Keluhan ini disampaikan mereka saat naik Mass Rapid Transit (MRT) dari Senayan ke Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/11/2023).

Mereka di antaranya, Marsha Aruan, Thariq Halilintar, Aghniny Haque, Fadly Faisal, Harris Vrizha, Ilal Wardhani, dan Ibnu Wardhani.

Ganjar mengatakan dirinya senang mendengarkan keluhan artis dan influencer tersebut mengenai dunia usaha mereka.

“Dan yang saya senang, mereka bercerita tentang dunia usahanya, mereka anak-anak kreatif ya. Anak-anak film banyak sekali, yang main film gitu dan sekaligus berkeluh-kesah,” kata Ganjar dalam keterangannya, dikutip pada Senin (20/11/2023).

Menurut Ganjar, mereka mengeluhkan mengenai kontrak kerja, royalti hak cipta agar tidak ada yang menjiplak secara asal-asalan.

“Ya soal kontrak kerja, dengan jam kerja. Gimana ya agar royalti bisa berjalan, gimana ya agar masyarakat paham dan menghormati sehingga enggak jiplak (karya). Itu menurut saya keren," ujarnya.

Baca juga: Kritik Lagi, Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Sebut-sebut Nama Mahfud MD

Ganjar berpendapat pentingnya kepastian hukum bagi para artis dan influencer agar karya mereka tidak dijiplak sembarangan.

“Dan itu semua memang persoalan hukum, yang mesti ada kepastian," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Dia menuturkan dirinya terbuka untuk menyerap keluh kesah mereka agar ke depannya bisa dibereskan.

“Ini hebat mendengarkan cerita keluh kesah yang mesti kita beresin, termasuk pentingnya creatif hub lagi-lagi agar mereka bisa mengembangkan seluruh talentanya," imbuh Ganjar.

Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi

Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia cukup jeblok.

Pernyataan Ganjar ini lantas ditanggapi oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid.

Nusron menyatakan, seyogianya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

Alhasil, ia meminta Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal tersebut kepada calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya itu di Pilpres 2024 mendatang.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Sinyal Dukungan? Ganjar Pranowo Bertamu ke Rumah Jusuf Kalla, Pemilu Mesti Berjalan dengan Baik

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," terangnya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Di sisi lain, kritikan tersebut juga direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.

Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.

"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu.

Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.

Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Ia berharap Jokowi dan Mahfud MD dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.

Baca juga: Buntut dari Pantun, Cak Imin & Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Kampanye Sebelum Waktunya

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya.

(Tribunnews.com/Fersianus Waku/Deni/Igman Ibrahim)

Diolah dari artikel Tribunnews