5 Sindiran & Kritik Ganjar Pranowo untuk Presiden Jokowi, Setelah Gibran Rakabuming Maju Cawapres

Ganjar lalu merespons keluhan Suparman itu dengan diplomatis.

Dirinya mulanya menyinggung kaderisasi di PDIP.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menceritakan dirinya sering mengikuti diklat kaderisasi di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

"Ini lah kaderisasi, kalau nggak pernah diberikan kaderisasi orang masuk partai masuk PDIP, tiba-tiba itu belum kader, itu anggota," jawab Ganjar.

Ganjar mengatakan, kaderisasi merupakan proses bagi anggota partai untuk bisa memahami dan mencintai partainya.

Menurutnya, seorang kader harus siap kecewa tanpa harus mengkhianati partainya.

"Sejak PDIP, jadi saya mengerti ini bagaimana berproses. Ya ada kecewanya nggak? Ada. Tapi kan kita bisa memilah dan memilih," tutur Ganjar.

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Ternyata Ini Kepanjangan MD dari Nama Mahfud Cawapres Ganjar Pranowo

Dia pun menyontohkan saat Wayan Koster marah-marah ke anggota PDIP Bali. Meski ada yang kecewa terhadap sikap Koster, Ganjar menyebut hal itu adalah sikap partai.

"Pasti ada yang nggak suka sama dia (Koster). Itulah kekecewaan tapi bukan berarti harus kemudian kita minggat (keluar dari partai) to?," kata Ganjar.

2. Sindir program food estate Jokowi

Ganjar Pranowo mengatakan Indonesia tidak memerlukan program Food Estate atau pembangunan lumbung pangan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebab, setiap daerah di Tanah Air sudah memiliki pengalaman yang terbukti sukses menghasilkan produk pangan. Salah satu di antaranya, Bali dengan sistem irigasi subak yang sudah mendunia.

"Saya lagi ngumpulin ahli-ahli ini dan kita tidak harus sama, Bali bagus tapi tidak bisa dicitrakan di tempat lain. Tapi kita enggak usah sama, asimetris saja, titiknya kita tahu, maka kita tidak perlu buat food estate yang gede betul," kata dia saat bertemu kader PDIP di kantor DPD PDI-P, Jalan Banteng Baru, Kota Denpasar, Bali, Kamis (2/11/2023).

"Kalau mau food estate kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu. Jadi best practice seperti pertanian di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, ini yang bagus, Sumatera Barat , kita lihat ini bagus praktiknya, enggak usah aneh-aneh, "sambungnya.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, program food estate adalah proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendapat kritik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada pertengahan Agustus lalu.