BANSOS PKH 2023 Tahap 4 Cair, Pastikan Nama Sudah Terdata DTKS, Rp 750 Ribu Pasti Bisa Diambil

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Bansos PKH 2023 Tahap 4 cair, pastikan nama sudah terdata DTKS, Rp 750 ribu pasti cair.

Pada bulan November 2023 ini, beberapa bantuan sosial akan disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat (KPM).

Salah satu bantuan sosial yang akan disalurkan adalah Bansos PKH 2023 Tahap 4.

Mulai dari data penerima  yang telah di update di DTKS hingga KPM sudah dinyatakan tidak layak untuk menjadi penerima PKH. 

Padahal nominal uang yang diterima dari PKH bisa mencapai ratusan ribu dalam satu kali tahap pencairan.

Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan mulai dari makanan hingga keperluan sekolah.

Meskipun awalnya menerima tapi bisa saja jika tahap selanjutnya bukan jadi penerima bantuan karena ditidaklayakan oleh petugas.

Baca juga: 5 BANSOS Cair Januari 2024, Begini Cara Dapatkan Bantuan PKH Rp 750 Ribu hingga BPNT Rp 400 Ribu

Kendati demikian, pencairan dana PKH tahap 4 pada November 2023 bisa batal ditransfer atau tidak disalurkan ke KPM karena beberapa hal, Seperti dilansir lawat kemensos.go.id

Berikut nominal bansos PKH untuk masing-masing kategori dikutip dari kemensos.go.id:

• Kategori Ibu Hamil atau Nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
• Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun
• Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun
• Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun
• Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun
• Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
• Kategori Lanjut Usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun

Penyebab Bansos PKH Gagal Cair

1. Data NIK/no KK di catatan sipil tidak valid

2. Data dapodik tidak terindikasi sistem, kemungkinan karena kesalahan penginputan NIK, nama di data dapodik sekolah.

Jadi, orang tua harus memastikan agar data anaknya dicek dan siswa bersangkutan membenarkanya ke operator sekolah sesuai dengan NIK.

3. Data lansia terindikasi belum belum melakukan eKTP di catatan sipil.

4. Perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM.