Usai Temui Netanyahu, Elon Musk Kini Diundang Hamas, Diajak Saksikan Sendiri Kekejaman Israel

Dilansir TribunnewsMaker.com dari the messenger pada Sabtu, (25/11/2023), menurut Amnesty International, undang-undang ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di Tepi Barat.

Undang-undang dan perintah militer di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) telah membatasi warga Palestina untuk tidak hanya dapat mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan, tetapi juga dari mengambil air dari sumber baru.

Berdasarkan Perintah Militer 158, pembangunan infrastruktur air baru oleh warga Palestina juga memerlukan izin dari tentara Israel yang menurut Amnesty International “tidak mungkin diperoleh” dalam banyak kasus.

Warga Palestina tidak dapat mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada.

Mereka juga tidak diberi akses terhadap Sungai Yordan dan sumber air tawar, yang mengakibatkan lebih dari 180.000-200.000 warga Palestina di komunitas pedesaan di Tepi Barat tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), bahkan wilayah yang terhubung dengan jaringan air dan sumber daya alam pun tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.

Laporan mengindikasikan bahwa pemukim Israel yang tinggal berdampingan dengan warga Palestina di Tepi Barat, yang dalam beberapa kasus hanya berjarak seratus meter, tidak menghadapi pembatasan dan kekurangan air.

Beberapa bahkan menikmati kegiatan rekreasi air yang melibatkan kolam renang.

Baca juga: NASIB Pilu Mohamed Hadid Ayah Bella Hadid Diusir Tentara Israel, Rumah Dirampas: Ngungsi ke Lebanon

Selain membatasi akses untuk memformulasikan pasokan air baru, Israel juga secara sistematis merusak pasokan air yang ada di Tepi Barat, Amnesty International melaporkan.

Perusahaan air milik negara Israel seperti Mekorot telah menenggelamkan sumur dan menyadap mata air di Tepi Barat yang diduduki untuk memasok air bagi penduduk Israel, termasuk mereka yang tinggal di pemukiman ilegal, dengan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri, kata badan tersebut.

Mekorot memang menjual sejumlah air ke perusahaan air minum Palestina.

Namun jumlah tersebut ditentukan oleh otoritas Israel dan seringkali tidak terjangkau.

Menurut Amnesty International di beberapa Palestina, pengeluaran air bisa mencapai setengah dari pendapatan bulanan sebuah keluarga.

Menurut Global Waters, kurang dari 88 persen warga Palestina memiliki akses terhadap air dasar, tidak termasuk air sanitasi.

Sekitar 95 persen air dari akuifer utama dikatakan tidak memenuhi standar konsumsi manusia sehingga membuat warga Palestina tidak mempunyai akses.