MOMEN Prabowo Joget saat Ingin Tanggapi Keluhan Anies Terkait Demokrasi, Singgung soal Pilkada DKI

"Dan saya juga setuju..," ujar Prabowo disambut gemuruh tepuk tangan pendukungnya.

"Eh tunggu dulu, aku mau jawab," ujar Prabowo kepada para pendukungnya sembari mengangkat kedua telapak tangan dengan sikap aba-aba jurus pencak silat.

Tampak pendukungnya, Budiman Sudjatmiko di belakangnya tertawa lepas.

"Jadi benar sekalil harus ada keadilan.

Tapi saya ingin mengatakan, tetapi tidak sesederhana itu Pak Anies, ada faktor-faktor lain Pak Anies, ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Ini lah masalahnya yang buat tidak gampang," kata Prabowo, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

"Tapi, saya sependapat, kita harus menegakkan keadialn, kita harus dialog. Ini masalah bangsa, semua harus kita rangkul," tukasnya.

Jurus pencak silat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies "menyenggol" bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini, termasuk kepada partai politik.

Awalnya moderator Valerina Daniel menyampaikan bahwa debat memasuki sub tema "demokrasi".

Valerina menanyakan Anies Baswedan soal kebijakan yang akan dilakukan untuk membenahi tata kelola partai politik (parpol) yang selalu rendah tingkat kepercayaannya di mata masyarakat.

Anies awal pernyataannya langsung mengatakan bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol bukan sekadar menurun, melainkan sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi yang sedang terjadi.

"Itu jauh lebih luas dari partai politik."

Menurutnya, demokrasi itu minimal ada tiga faktor pendukung, yakni adanya kebebasan bicara, adanya opsisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah, serta adanya proses pemilu (pilpres, pileg dan pilkada) yang netral, jujur, transfaran dan adil.

"Kalau kita saksikan belakangan ini, yang dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik," ujar Anies.

Angka indeks demokrasi menurun. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 tahun 1946 itu semua membuat kebebasan dalam berbicara menjadi terganggu," sambungnya.

Kemudian ia mengungkapkan minim adanya oposisi partai politik selama ini di Indonesia.