H-1 Debat Cawapres, Cak Imin dan Mahfud Sibuk Persiapan Materi, Gibran Tetap Ngantor di Solo

Rapat kali ini membahas berbagai hal, mulai dari persiapan debat calon wakil presiden (cawapres) hingga evaluasi selama kegiatan kampanye yang sudah berjalan.

"Ya, salah satunya ini ada banyak agenda tentunya. Persiapan debat lalu juga, jadwal jadwal kampanye, termasuk juga melakukan monitor, melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahapan keseluruhan yang kita lakukan," kata Wakil Sekretaris TPN, Arwani Thomafi, ditemui di Gedung High End, Jakarta sebelum rapat.

Arwani mengaku bahwa TPN yakin sosok cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mampu mengikuti debat dengan lancar meski ia berlatarbelakang hukum.

Perlu diketahui, tema debat cawapres yang akan digelar Jumat (22/12/2023) adalah mengenai ekonomi.

"Sebagai Menko Polhukam, sebelumnya sebagai anggota DPR, dan Ketua MK, banyak hal-hal di luar persoalan hukum, misalnya, di luar persoalan persoalan yang terkait politik hukum, tentu menjadi concern dari beliau," jelas Arwani.

Baca juga: Jusuf Kalla Resmi Dukung Anies-Cak Imin, Ini Reaksi TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini melanjutkan, rapat juga membahas agenda kampanye Ganjar-Mahfud selanjutnya pada Januari 2024 atau bulan depan.

Menurutnya, TPN juga akan melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dalam tahapan kampanye sejauh ini.

"Semua akan perencanaan-perencanaan, lalu pelaksanaan-pelaksanaan program ya itu akan dilakukan monitoring, evaluasi dan sebagainya," ujarnya.

"Dan yang terpenting adalah bagaimana memasuki di bulan Januari nanti, langkah-langkah seperti apa yang tepat untuk dilakukan, untuk bisa memastikan bahwa Ganjar-Mahfud itu bisa merebut kemenangan," pungkas dia.

Debat cawapres akan digelar 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Debat akan diikuti cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Adapun tema debat yakni ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan. (Yolanda Putri Dewanti/WartaKota)

Diolah dari artikel WartaKota dan Kompas.com