Teka-teki Hilangnya Honor KPPS Rp82 Juta di Kalbar, Uang Raib Misterius, Kini Diselidiki Polisi

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Bikin geger! Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar) mendadak raib.

Uang dengan nominal Rp82 juta tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh petugas.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalbar Kombes Pok Raden Petit Wijaya telah mengakui adanya kasus hilangnya honor tersebut.

“Memang benar ada permasalahan honor perangkat KPPS belum dibayarkan” kata Petit, saat dihubungi, Rabu (21/2/2024) pagi.

Ia mengatakan, pengakuan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) berinisial Adrian Sani, uang tersebut disimpan di dalam tas namun hilang saat berada di Sekretariat Desa Nipah Kuning.

Nilai uang honor yang dilaporkan hilang berjumlah Rp 82 juta.

Baca juga: Kerja Maraton hingga Dini Hari, Petugas KPPS di Grobogan Meninggal, Dibangunkan Tidak Merespons

Baca juga: Heboh! Honor KPPS di Kayong Utara Kalbar Belum Dibayarkan, Ketua PPS Ngaku Uangnya Hilang: Rp82 Juta

“Adrian Sani telah membuat laporan pengaduan di Polsek Simpang Hilir pada 16 Februari 2024,” ucap Petit.

Petit menuturkan, terkait masalah tersebut, telah dilakukan mediasi antara KPPS dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kayong Utara di Mapolsek Simpang Hilir.

Hasil mediasi tersebut, pihak KPU akan menanggulangi honor KPPS dan akan dibayarkan pada Selasa (27/2/2024).

“Honor akan dibayarkan langsung oleh KPU tanpa perantara." jelasnya.

"Seluruh perangkat KPPS akhirnya dapat menerimanya,” ujar Petit.

Kepolisian memastikan tengah menyelidiki kasus honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), senilai Rp 82 juta yang dilaporkan hilang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah uang tersebut memang hilang atau ada faktor lain.

“Terhadap persoalan akan dilakukan penyelidikan dan pendalaman apakah memang terjadi kehilangan atau ada faktor lainnya,” kata Petit, saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Menurut Petit, sampai saat ini, pelapor yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Adrian Sani keberadaannya tidak diketahui, sedangkan nomor teleponnya belum bisa dihubungi.